KUTAI TIMUR – Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD agar menyeimbangkan hak kepegawaian dengan tanggung jawab pekerjaan. Penerimaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) harus diiringi kedisiplinan, profesionalisme, serta kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Jainuddin seiring evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai yang terus dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD Kutai Timur. Menurut dia, setiap aparatur perlu memahami kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai pegawai pemerintah, bukan hanya berorientasi pada hak yang diterima.
Dia menilai, tanggung jawab ASN harus tercermin melalui pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena itu, pegawai dituntut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mampu menyelesaikan pekerjaan secara profesional.
Evaluasi yang dilakukan mencakup sejumlah aspek, mulai dari kehadiran, kedisiplinan, keaktifan mengikuti kegiatan kedinasan, hingga penyelesaian tugas. Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pegawai menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten.
Pengawasan juga diperkuat melalui penggunaan sistem absensi elektronik dan pelaporan aktivitas harian menggunakan aplikasi E-Kin. Melalui sistem ini, pihak sekretariat dapat memantau kehadiran sekaligus melihat aktivitas serta laporan kinerja pegawai.
Dengan demikian, penilaian tidak hanya didasarkan pada kehadiran fisik atau kepatuhan terhadap jam kerja. Pegawai juga diharapkan menunjukkan hasil pekerjaan dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.
Jainuddin berharap kedisiplinan tumbuh dari kesadaran setiap individu, tanpa harus selalu menunggu teguran atau sanksi dari pimpinan. Menurut dia, disiplin bukan sekadar datang dan pulang sesuai jadwal, melainkan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
Upaya peningkatan kinerja tersebut turut didukung penerapan sistem penghargaan dan pembinaan. Pegawai yang menunjukkan prestasi diberikan apresiasi, sedangkan mereka yang belum memenuhi standar diarahkan melalui pembinaan sesuai ketentuan kepegawaian.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kutai Timur telah mengevaluasi sekitar 333 pegawai. Dari proses tersebut, sebanyak 19 ASN menerima penghargaan dalam empat kategori, yakni ASN terbaik, ASN berkinerja terbaik, ASN berprestasi, dan ASN teladan.
Penghargaan itu diharapkan dapat mendorong kompetisi yang sehat di lingkungan kerja. Pegawai yang telah menunjukkan pencapaian diharapkan mempertahankan prestasinya, sementara aparatur lainnya terdorong untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.
Di lingkungan Sekretariat DPRD, kinerja ASN memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan. Mereka bertanggung jawab memberikan dukungan administrasi, memfasilitasi kegiatan kedewanan, serta memenuhi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD.
Karena itu, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja individu, tetapi juga menentukan kelancaran pelayanan dan dukungan organisasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD.
Jainuddin berharap evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi momentum bagi seluruh pegawai untuk memperbaiki pola kerja. Hak kepegawaian yang diterima, kata dia, perlu berjalan seiring dengan kewajiban dan kontribusi yang diberikan.
Melalui penguatan kedisiplinan dan tanggung jawab tersebut, Sekretariat DPRD Kutai Timur diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan dukungan kelembagaan yang lebih optimal bagi DPRD. (adv)