KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyiapkan sistem penilaian kinerja anggota dewan berbasis digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Evaluasi tersebut direncanakan mencakup tingkat kehadiran dalam rapat, aktivitas menjalankan tugas kedewanan, partisipasi dalam agenda resmi, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin mengatakan, pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja anggota legislatif sekaligus memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat mengenai aktivitas wakil rakyat.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawab setelah memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Karena itu, penilaian kinerja tidak cukup hanya melihat kehadiran dalam kegiatan formal, tetapi juga perlu memperhatikan keterlibatan anggota dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
Salah satu indikator yang akan digunakan adalah tingkat kehadiran anggota DPRD dalam berbagai rapat dan agenda resmi. Selama ini, kehadiran tersebut telah dicatat melalui daftar absensi. Namun, ke depan, pencatatan direncanakan dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem digital agar proses rekapitulasi serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
“Setiap rapat ada absensinya. Nanti kehadiran secara fisik dan digital juga akan dimasukkan, sehingga bisa terlihat seberapa sering anggota menghadiri rapat,” ujar Jainuddin.
Selain aspek kehadiran, sistem penilaian juga akan memperhatikan aktivitas anggota dalam melaksanakan tugas kedewanan. Indikator tersebut mencakup partisipasi dalam rapat, keterlibatan dalam agenda DPRD, serta upaya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Evaluasi tidak hanya menyasar kinerja masing-masing anggota secara individu, tetapi juga mencakup komisi sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD. Dengan demikian, penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan legislatif.
Jainuddin menjelaskan, hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan untuk mengukur pelaksanaan tugas setiap anggota maupun komisi. Data yang terkumpul juga diharapkan membantu Sekretariat DPRD melihat aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki dalam penyelenggaraan kegiatan kedewanan.
Sebagai bagian dari upaya memperluas keterbukaan informasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur turut merencanakan kegiatan ekspos legislatif. Kegiatan tersebut akan menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas dan capaian kinerja lembaga legislatif.
Dalam rencana pelaksanaannya, hasil penilaian juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan kepada anggota maupun komisi yang menunjukkan kinerja baik. Sebaliknya, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar pembenahan bagi unsur yang masih perlu meningkatkan kedisiplinan, partisipasi, dan pelaksanaan tugas.
Jainuddin menilai, keterbukaan mengenai aktivitas anggota dewan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang menggambarkan pekerjaan wakil rakyat secara lebih utuh, bukan sebatas kegiatan seremonial atau agenda formal.
Melalui pengembangan sistem penilaian berbasis digital tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berharap aktivitas anggota dewan dapat terdokumentasi dan dievaluasi secara lebih sistematis. Dengan mekanisme itu, masyarakat nantinya diharapkan dapat mengetahui tingkat kehadiran, partisipasi dalam rapat, serta tindak lanjut terhadap aspirasi warga yang menjadi bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. (adv)