Hampir Separuh Koperasi di Kutim Berstatus Merah, Diskop Siapkan Penertiban

by
18 November 2026
1 min read
Kepala Diskop UKM Kutim, Marhadyn.
Kepala Diskop UKM Kutim, Marhadyn.


Kaltim Point, Kutim – Persoalan koperasi tidak aktif masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dari total 1.482 koperasi yang tercatat dalam pendataan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM), hampir separuhnya masuk kategori merah atau tidak lagi menjalankan aktivitas kelembagaan maupun usaha.

Kepala Diskop UKM Kutim Marhadyn mengatakan, pemetaan kondisi koperasi tersebut dilakukan melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP). Dalam sistem itu, koperasi dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni merah, kuning, dan hijau.

Kategori merah diberikan kepada koperasi yang sudah tidak aktif. Sementara kategori kuning menggambarkan koperasi yang masih memiliki aktivitas, tetapi sedang mengalami persoalan dan membutuhkan pembinaan. Adapun kategori hijau menunjukkan koperasi yang aktif serta memiliki perkembangan usaha yang baik.

“Kalau merah itu koperasi yang sudah tidak aktif. Kuning berarti kondisinya sedang tidak sehat dan membutuhkan pembinaan, sedangkan hijau merupakan koperasi yang masih berjalan aktif serta usahanya berkembang,” jelas Marhadyn, Rabu (18/11).

Dia menyebut, jumlah koperasi berstatus merah diperkirakan hampir 50 persen dari total koperasi yang terdata. Namun, pemerintah tidak bisa langsung menghapus seluruh koperasi tersebut dari sistem administrasi.
Sebab, sebagian koperasi merupakan peninggalan administrasi sebelum pemekaran Kutim dari kabupaten induk. Meski tidak lagi menjalankan kegiatan organisasi, koperasi tersebut masih memiliki legalitas hukum berupa akta pendirian notaris.

Selain persoalan administrasi, beberapa koperasi juga masih mempunyai aset milik anggota maupun kewajiban utang-piutang dengan lembaga keuangan. Karena itu, penertiban harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Tidak bisa langsung kami nonaktifkan begitu saja. Ada koperasi yang masih memiliki aset anggota, bahkan ada yang mempunyai kewajiban utang-piutang. Semua itu harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.

Marhadyn menjelaskan, penghapusan kelembagaan koperasi juga harus melalui prosedur pengumuman kepada masyarakat selama tiga bulan. Apabila tidak terdapat keberatan atau komplain dari publik, pemerintah daerah dapat mengusulkan pencabutan status kelembagaan kepada kementerian terkait.

Sementara itu, koperasi berstatus kuning akan menjadi sasaran pembinaan. Diskop UKM akan mendorong perbaikan tata kelola, termasuk pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), penguatan permodalan, dan pengembangan kegiatan usaha.

“Kami ingin koperasi yang masih bisa diselamatkan mendapat pembinaan sampai kembali sehat. Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbaiki administrasi, tetapi memastikan koperasi benar-benar memiliki nilai ekonomi bagi anggotanya,” pungkasnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Diskop UKM Kutim, Marhadyn.
Previous Story

SIGAP Dikembangkan, Diskop UKM Kutim Bidik Pengawasan 1.482 Koperasi

Don't Miss