
Kaltim Point, Kutim – Rencana bantuan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih dalam tahap pengkajian. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutim telah menghimpun sekitar 300 pengajuan dari pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
Program tersebut merupakan bagian dari 50 program prioritas Bupati Kutim yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah daerah masih harus memastikan mekanisme penyaluran bantuan sesuai ketentuan hukum, tepat sasaran, dan didukung alokasi anggaran.
Kepala Diskop UKM Kutim Marhadyn mengatakan, data pengajuan bantuan telah disampaikan kepada Bupati Kutim untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lanjutan. Besaran kebutuhan modal yang diajukan pelaku usaha juga bervariasi.
“Sekitar 300 UMKM sudah mengajukan permohonan bantuan permodalan. Data tersebut telah kami himpun dan laporkan kepada Bupati. Selanjutnya, akan dianalisis untuk menentukan kebijakan strategis, termasuk kebutuhan alokasi anggarannya,” ujarnya, Rabu (18/11).
Dalam dokumen perencanaan daerah, bantuan permodalan tersebut ditetapkan maksimal Rp25 juta untuk setiap UMKM. Karena itu, nominal bantuan yang nantinya diberikan tidak bisa disamaratakan, melainkan menyesuaikan hasil analisis terhadap kebutuhan dan proposal masing-masing pemohon.
Marhadyn mengungkapkan, terdapat sejumlah pengajuan yang perlu diperbaiki karena belum memenuhi persyaratan. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, terdapat proposal yang memuat jenis kebutuhan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan program. Tim teknis Diskop UKM melakukan penilaian untuk memastikan bantuan benar-benar diterima usaha yang memenuhi kriteria.
“Persyaratan dasarnya harus diperhatikan. Ada yang belum memiliki NIB, kemudian ada pula proposal yang jenis kegiatan atau pembiayaannya perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Dia menambahkan, program bantuan tersebut diprioritaskan bagi UMKM yang baru tumbuh atau sedang berupaya bangkit mengembangkan usahanya. Mengacu pada ketentuan yang disampaikan, usaha yang sudah mapan tidak menjadi sasaran utama bantuan.
Meski pengajuan telah dihimpun, Marhadyn belum dapat memastikan jumlah penerima akhir maupun waktu penyaluran. Pemerintah masih mengkaji aspek hukum dan mekanisme pelaksanaan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Karena itu, mekanismenya harus dikaji secara matang, tetap taat aturan, dan sesuai kebutuhan UMKM yang memang membutuhkan dukungan permodalan,” tegasnya.
Menurut dia, bantuan modal menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat. Terlebih, Kutim memiliki potensi hampir 40 ribu UMKM yang tersebar dari Teluk Pandan hingga Kongbeng dan membutuhkan dukungan agar mampu berkembang. (ADV)