DPRD Kutai Timur Soroti Ketidakjelasan Perpanjangan IPT di Kawasan Transmigrasi

by
17 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Ketidakjelasan mekanisme perpanjangan Izin Penggunaan Tanah (IPT) di kawasan transmigrasi menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Persoalan ini disoroti karena masa berlaku IPT disebut hanya lima tahun, sementara sejumlah izin yang telah diterbitkan belum memiliki kejelasan terkait status dan mekanisme perpanjangannya.

Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman mengatakan, persoalan tersebut perlu segera dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, kepastian perizinan sangat penting untuk menjamin kejelasan hukum pengelolaan lahan sekaligus menjaga keberlangsungan investasi perkebunan di daerah.

Faizal menjelaskan, sejumlah kegiatan perkebunan di Kutai Timur selama ini menggunakan IPT sebagai dasar pemanfaatan lahan karena lokasinya berada di kawasan transmigrasi. Namun, persoalan muncul ketika masa berlaku izin berakhir, sementara belum terdapat penjelasan yang pasti mengenai prosedur perpanjangannya.

“Yang menjadi masalah, IPT itu berlaku lima tahun. Sampai sekarang persoalan perpanjangannya belum jelas. Ini yang harus kita tanyakan karena berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum,” ujar Faizal.

Dia menilai ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai status perizinan perusahaan. Ketika masa berlaku IPT dianggap telah habis dan belum terlihat adanya perpanjangan, muncul anggapan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki dasar perizinan untuk menjalankan kegiatan perkebunan.

Menurut Faizal, situasi tersebut berpotensi merugikan perusahaan yang telah menanamkan modal dan menjalankan usaha berdasarkan izin yang sebelumnya diterbitkan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai status izin yang telah berakhir serta ketentuan yang mengatur kelanjutan pemanfaatan lahan.

“Yang pertama dirugikan justru perusahaan yang berinvestasi. Masyarakat menganggap IPT-nya sudah habis karena belum ada perpanjangan. Padahal pemerintah harus memberikan kepastian mengenai status dan mekanisme perizinannya,” kata Faizal.

Dia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan hutan, area penggunaan lain (APL), dan lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) memiliki ketentuan serta kewenangan yang berbeda. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan perizinan di kawasan transmigrasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan status lahan dan aturan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kutai Timur berencana melakukan konsultasi langsung ke pemerintah pusat. Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai IPT yang pernah diterbitkan di Kutai Timur, termasuk izin yang masa berlakunya telah berakhir, kewenangan perpanjangan, serta prosedur yang harus ditempuh.

“Jangan sampai administrasi perizinan yang tidak jelas justru menjadi sumber persoalan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Harus ada kepastian agar semua pihak mengetahui posisi hukumnya,” tegasnya.

DPRD berharap konsultasi dengan Kementerian Transmigrasi dapat menghasilkan kejelasan mengenai status IPT dan mekanisme penyelesaiannya. Kepastian tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan lahan di kawasan transmigrasi.

Dengan kejelasan aturan dan kewenangan, persoalan administrasi perizinan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan serta tetap memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi perkebunan di Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Camat Kongbeng, Petrus Ivung.
Previous Story

Penanganan Karhutla di Kongbeng Butuh Dukungan Armada Pengangkut Air

Next Story

DPRD Kutai Timur Soroti Potensi Beban Utang Pihak Ketiga Tembus Rp1 Triliun pada 2027