KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi penumpukan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang diperkirakan dapat menembus Rp1 triliun. Persoalan ini menjadi perhatian menjelang akhir tahun anggaran 2026, terutama karena realisasi dana kurang bayar sekitar Rp1,2 triliun yang sebelumnya diperhitungkan dalam pembahasan APBD Perubahan belum mendapat kepastian.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman mengatakan, kepastian penerimaan dana tersebut sangat penting untuk memastikan pemerintah daerah mampu menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor.
Menurutnya, sejak pembahasan APBD Perubahan 2026, DPRD telah berulang kali meminta penjelasan mengenai ketersediaan dana kurang bayar tersebut. Namun, hingga November 2026, kepastian realisasinya masih menjadi pertanyaan.
Di sisi lain, sejumlah kontraktor mulai menyampaikan keluhan karena pekerjaan yang telah diselesaikan belum dapat ditagihkan akibat belum tersedianya anggaran pembayaran.
“Dari awal kami sudah mengingatkan dan mempertanyakan apakah dana kurang bayar Rp1,2 triliun itu benar-benar akan masuk. Sekarang sudah November, sementara ada kontraktor yang mengeluhkan pekerjaan sudah selesai tetapi belum bisa melakukan penagihan karena dananya belum tersedia,” ujar Faizal.
Dia menilai, apabila kewajiban pembayaran atas pekerjaan tahun anggaran 2026 tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun, beban tersebut berpotensi menjadi kewajiban yang harus diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Faizal memperkirakan nilai kewajiban yang berpotensi tertunda dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data resmi pemerintah daerah, termasuk daftar pekerjaan yang belum dibayar dan hasil evaluasi realisasi anggaran.
Menurutnya, penundaan pembayaran dapat berdampak terhadap ruang fiskal daerah pada tahun berikutnya. Sebab, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan baru berpotensi digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban dari tahun sebelumnya.
“Kalau pekerjaan tahun ini tidak terbayarkan, maka pada 2027 pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ini akan menjadi beban belanja yang harus diperhitungkan sejak awal,” kata Faizal.
Dia meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja. Ia menegaskan, perencanaan program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia, bukan semata-mata mengandalkan proyeksi penerimaan yang belum memiliki kepastian.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai realisasi penerimaan, daftar pekerjaan yang belum dibayarkan, serta keseluruhan kewajiban kepada pihak ketiga. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi keuangan daerah secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian kepada kontraktor.
“Jangan sampai pekerjaan sudah dilaksanakan, tetapi pemerintah tidak memiliki kesiapan anggaran untuk membayarnya. Perencanaan keuangan harus benar-benar terukur,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD 2026. Langkah itu diperlukan agar potensi kewajiban pembayaran dapat diantisipasi sejak dini dan tidak semakin membebani keuangan Kutai Timur pada tahun anggaran 2027. (adv)