KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Palinggi, meminta peraturan perusahaan PT Bagong dievaluasi menyusul adanya ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Menurut Eddi, aturan internal perusahaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketentuan yang berada di bawah standar normatif dinilai perlu segera diperbaiki agar tidak merugikan pekerja.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan hubungan industrial di Kutai Timur. Eddi menyebut, peraturan perusahaan PT Bagong sebelumnya telah memperoleh pengesahan dari instansi ketenagakerjaan setempat. Namun, pengesahan itu tidak serta-merta menutup kemungkinan dilakukannya evaluasi terhadap substansi aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan yang turut melibatkan perwakilan serikat pekerja, dia meminta agar ketentuan dalam peraturan perusahaan tersebut dikaji kembali. Dia mendorong serikat pekerja mengidentifikasi aturan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
“Saya kemarin meminta teman-teman serikat pekerja mengkaji mana saja ketentuan yang tidak sesuai. Kalau ada aturan yang berada di bawah norma undang-undang, itu harus segera dievaluasi,” ucap Eddi.
Dia menegaskan, penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai aturan internal justru mengurangi hak pekerja yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
“Peraturan perusahaan itu keberadaannya harus lebih baik daripada undang-undang. Kalau hanya selevel dengan undang-undang, ya tidak perlu ada peraturan perusahaan,” tegas Eddi.
Selain menyoroti aturan perusahaan, dia juga mengungkapkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang pernah disampaikan pekerja. Keluhan tersebut meliputi upah yang dinilai rendah, hak-hak normatif yang belum terpenuhi, serta sistem kerja kontrak yang dianggap belum memberikan kepastian dan perlindungan memadai.
Dia mengatakan, sebelumnya pernah terlibat memfasilitasi persoalan hubungan industrial melalui mediasi bersama sejumlah pihak, termasuk dalam permasalahan yang melibatkan PT Bagong.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan komunikasi dan keterlibatan semua pihak. Perusahaan, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah daerah perlu membangun koordinasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Dia berharap instansi ketenagakerjaan Kutai Timur menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengevaluasi aturan perusahaan yang dipersoalkan. Dengan demikian, ketentuan internal perusahaan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan standar perlindungan pekerja.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan industrial tetap berjalan sesuai aturan sekaligus memastikan hak-hak pekerja terlindungi. (adv)