KUTAI TIMUR – Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kutai Timur dinilai membutuhkan petunjuk teknis agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah. Kejelasan aturan tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi unggulan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri. Namun, regulasi tersebut masih membutuhkan aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
“Rencana pembangunan kawasan industri sudah kita perdakan. Mungkin sekarang tinggal menyiapkan petunjuk teknis dari perda tersebut,” ucapnya.
Menurut Eddi, pengembangan kawasan industri tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga perlu merancang pemanfaatan potensi unggulan Kutai Timur agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui industri hilir, sehingga hasil perkebunan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk turunan.
Eddi menilai, pengembangan industri pengolahan membutuhkan perencanaan matang agar potensi sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, aktivitas industri diharapkan mampu memperluas kegiatan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
Selain mendorong pertumbuhan industri, Eddi mengingatkan pentingnya menghubungkan kebijakan pembangunan kawasan industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, kehadiran investasi dan perusahaan di Kutai Timur semestinya turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Dia menilai persoalan pengangguran perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Karena itu, ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen sebagaimana diatur dalam Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan juga perlu didorong penerapannya.
Meski demikian, Eddi mengakui pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait agar kebijakan prioritas tenaga kerja lokal dapat diterapkan secara optimal.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri dan peningkatan kesempatan kerja masyarakat setempat harus menjadi bagian dari arah pembangunan yang saling mendukung.
Eddi berharap penyusunan petunjuk teknis Perda kawasan industri dapat segera ditindaklanjuti. Kejelasan pedoman pelaksanaan dinilai penting agar pengembangan potensi daerah, termasuk hilirisasi kelapa sawit, dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)