DPRD Kutai Timur Desak Evaluasi Aturan PT Bagong, Eddi Palinggi Soroti Hak Normatif Pekerja

by
22 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi, meminta instansi ketenagakerjaan mengevaluasi peraturan perusahaan apabila ditemukan ketentuan yang berada di bawah standar perlindungan tenaga kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aturan internal perusahaan tidak mengurangi hak normatif pekerja yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah peraturan perusahaan PT Bagong yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan setempat. Meski telah disahkan, Eddi menilai substansi aturan tersebut tetap perlu dicermati, terutama apabila terdapat ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan norma ketenagakerjaan.

Dia mengungkapkan, telah meminta perwakilan serikat pekerja mengkaji sejumlah pasal dalam peraturan perusahaan tersebut. Kajian itu diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang berpotensi merugikan pekerja sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi berwenang.

“Saya kemarin meminta teman-teman serikat pekerja mengkaji mana saja ketentuan yang tidak sesuai. Kalau ada aturan yang berada di bawah norma undang-undang, itu harus segera dievaluasi,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan perusahaan seharusnya menjadi pedoman yang memberikan kepastian mengenai hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Keberadaan aturan internal tidak boleh justru menjadi celah untuk mengurangi perlindungan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dia menekankan bahwa pengesahan administratif sebuah peraturan perusahaan perlu diikuti dengan perhatian terhadap isi dan penerapannya. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja tetap sejalan dengan standar hukum ketenagakerjaan.

“Peraturan perusahaan itu keberadaannya harus lebih baik daripada undang-undang. Kalau hanya selevel dengan undang-undang, ya tidak perlu ada peraturan perusahaan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap kualitas aturan internal perusahaan dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Namun, ketentuan yang dipersoalkan tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum yang berlaku agar evaluasi memiliki dasar yang jelas.

Dia juga menilai keterlibatan serikat pekerja menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pekerja melalui organisasi mereka dapat menyampaikan pasal-pasal yang dianggap bermasalah, termasuk ketentuan yang dinilai tidak memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

Hasil kajian serikat pekerja diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan perusahaan dan instansi ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, melalui perangkat yang memiliki kewenangan, perlu mencermati persoalan tersebut agar penyelesaiannya tidak berhenti pada penyampaian keluhan.

Dia berharap evaluasi dapat dilakukan secara objektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Menurutnya, kepastian aturan diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, sementara pekerja juga harus memperoleh jaminan atas hak-hak normatifnya.

Dia menilai, perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat. Karena itu, peraturan perusahaan harus menjadi pedoman yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, bukan justru memunculkan persoalan baru dalam hubungan kerja di Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Minim Penerangan Jalan di Singa Gembara, DPRD Kutai Timur Soroti Ancaman Keamanan Lingkungan

Next Story

Pengangguran Kutai Timur Jadi Sorotan, DPRD Desak Perda Tenaga Kerja Lokal 80 Persen Dijalankan