KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur mendorong pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat di tengah persoalan pengangguran yang masih menjadi perhatian.
Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi menilai keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerah semestinya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal, termasuk melalui kesempatan untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan usaha.
Menurutnya, ketentuan prioritas tenaga kerja lokal yang telah diatur dalam perda merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan.
“Selama ini kita berupaya mendorong itu, tapi sampai sejauh ini memang belum bisa terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.
Dia mengatakan, persoalan kesempatan kerja perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Ketika aktivitas perusahaan berkembang di suatu wilayah, warga setempat diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan operasional, tapi juga memperoleh peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
Kondisi tersebut dinilai relevan dengan karakteristik Kabupaten Kutai Timur yang memiliki aktivitas industri dan pertambangan. Berbagai kegiatan usaha di sektor tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian berbeda. Peluang itu, menurutnya, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi penerapan ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan. Pengawasan terhadap proses perekrutan dinilai perlu diperhatikan agar kebijakan yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis.
Eddi menyebut, persoalan tersebut juga akan diupayakan untuk dibahas melalui fraksi dan pimpinan DPRD Kutai Timur. Pembahasan itu diharapkan membuka ruang koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda berjalan serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran lebih jelas mengenai faktor yang menyebabkan ketentuan prioritas tenaga kerja lokal belum terlaksana sepenuhnya. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk mendorong langkah perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
Dia menegaskan, regulasi yang telah disusun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai aturan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja justru tidak memberikan perubahan berarti terhadap akses warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan.
Dia berharap pemerintah daerah dan perusahaan dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Dengan penerapan yang lebih konsisten, masyarakat Kutai Timur diharapkan memperoleh peluang lebih besar untuk bekerja di daerah sendiri dan ikut menikmati pertumbuhan kegiatan ekonomi.
Upaya tersebut juga dinilai penting agar keberadaan investasi dan aktivitas industri di Kutai Timur dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (adv)