DPRD Kutai Timur Soroti Upah Rendah, Eddi Palinggi Desak Perlindungan Hak Pekerja

by
22 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Persoalan upah rendah dan belum terpenuhinya hak normatif tenaga kerja menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi. Dia meminta perlindungan terhadap pekerja diperkuat agar perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia menilai, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan, tapi juga bagaimana pekerja mendapatkan perlakuan yang layak setelah masuk dalam hubungan kerja. Kepastian upah, pemenuhan hak normatif, serta perlindungan dalam sistem kerja kontrak dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, keluhan yang disampaikan pekerja dalam sejumlah persoalan hubungan industrial memperlihatkan masih adanya hal-hal yang perlu dibenahi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan besaran upah yang dianggap belum memadai dan hak pekerja yang belum diterima sebagaimana mestinya.

“Keluhan pekerja itu biasanya berkaitan dengan upah murah dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Termasuk sistem tenaga kerja kontrak yang dinilai belum berpihak kepada pekerja,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemenuhan hak pekerja merupakan bagian mendasar dari hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja. Karena itu, kegiatan usaha semestinya tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tapi juga memperhatikan kewajiban perusahaan terhadap orang-orang yang menjalankan proses produksi.

Eddi juga menyoroti pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di tingkat perusahaan. Menurutnya, penerapan regulasi tersebut perlu dicermati agar kebijakan yang dibuat perusahaan tetap memperhatikan perlindungan tenaga kerja dan tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima pekerja.

Dalam hal pengawasan, dia menilai instansi yang membidangi ketenagakerjaan memiliki peran penting untuk memastikan perusahaan menjalankan ketentuan yang berlaku. Pengawasan diperlukan agar persoalan terkait upah maupun pemenuhan hak normatif dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Selain itu, penyelesaian persoalan hubungan industrial juga membutuhkan komunikasi yang baik antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah daerah. Dia berharap setiap keluhan yang muncul dapat dibahas melalui mekanisme yang tepat sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan.

Dia berpandangan, kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kegiatan perusahaan tetap produktif tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur semestinya turut memberikan dampak terhadap masyarakat yang bekerja di sektor industri. Hal itu dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak tenaga kerja, kepastian hubungan kerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan.

Dengan pengawasan dan komunikasi yang lebih baik, dia berharap hubungan industrial di Kutai Timur dapat berlangsung secara sehat dan seimbang. Pekerja memperoleh kepastian atas haknya, sementara perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan hubungan kerja yang lebih kondusif. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

DPRD Kutai Timur Soroti Sistem Kerja Kontrak, Eddi Palinggi Minta Hak Pekerja Dilindungi

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati.
Next Story

Hari AIDS Sedunia di Kutim Disiapkan, Dinkes Rencanakan Kampanye dan Senam