KUTAI TIMUR – Perlindungan hak tenaga kerja kontrak menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi. Dia menilai, sistem hubungan kerja yang diterapkan perusahaan perlu diawasi agar tidak mengabaikan kepastian kerja maupun hak normatif pekerja.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup hanya dilihat dari terbukanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Aspek perlindungan selama menjalani hubungan kerja juga harus menjadi perhatian, terutama terkait pemenuhan hak dan kepastian status pekerja.
Dia mengungkapkan, sejumlah persoalan yang pernah difasilitasinya menunjukkan masih adanya keluhan pekerja terhadap kebijakan perusahaan. Keluhan tersebut antara lain menyangkut besaran upah yang dianggap rendah, hak normatif yang belum terpenuhi, serta penerapan sistem kerja kontrak yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai.
“Keluhan pekerja itu biasanya berkaitan dengan upah murah dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Termasuk sistem tenaga kerja kontrak yang dinilai belum berpihak kepada pekerja,” ujarnya.
Eddi menegaskan, perusahaan harus menjalankan hubungan kerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pekerja memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan sehingga hak-hak mereka tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Dia juga menilai pengawasan terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan perlu diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya kebijakan atau praktik hubungan kerja yang berpotensi merugikan pekerja.
Dalam hal ini, instansi yang membidangi ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai kewenangannya.
Selain persoalan sistem kontrak, Eddi turut menyoroti penerapan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di tingkat perusahaan. Dia berpandangan, pelaksanaan aturan tersebut perlu dicermati agar ketentuan yang diterapkan tidak mengurangi perlindungan yang semestinya diperoleh pekerja.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan harus disertai pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, aturan tidak hanya menjadi pedoman administratif bagi perusahaan, tapi juga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dia berharap persoalan hubungan industrial di Kutai Timur dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah daerah. Penyelesaian melalui mekanisme yang sesuai ketentuan dinilai penting agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Dia menekankan, pertumbuhan sektor industri di Kutai Timur semestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, menurutnya, juga perlu tercermin dari kondisi pekerja yang memperoleh perlindungan dan hak secara layak.
Dengan demikian, kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Perlindungan yang memadai diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang, sehingga pekerja mendapatkan kepastian atas haknya dan perusahaan dapat menjalankan usaha secara kondusif. (adv)