Disdikbud Kutim Anggarkan Perlindungan Ketenagakerjaan bagi Guru Non-ASN

by
22 November 2026
1 min read
Kepala Disdikbud, Kutim Mulyono.
Kepala Disdikbud, Kutim Mulyono.

Kaltim Point, Kutim – Perlindungan terhadap tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga jaminan ketika menghadapi risiko selama menjalankan pekerjaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyebut telah mengalokasikan anggaran perlindungan ketenagakerjaan bagi guru non-ASN.

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, perlindungan terhadap guru menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan pemerintah daerah. Salah satunya melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik yang belum berstatus ASN.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan agar guru non-ASN memiliki jaminan ketika menghadapi risiko ketenagakerjaan. Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada guru berstatus aparatur sipil negara.

“Untuk perlindungan dari sisi ketenagakerjaan, Disdikbud juga menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru-guru non-ASN. Ini menjadi salah satu bentuk perlindungan yang kami siapkan,” ujarnya baru-baru ini.

Selain perlindungan ketenagakerjaan, persoalan perlindungan hukum bagi guru juga menjadi perhatian. Mulyono menyebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran sebagai wadah organisasi yang dapat menjembatani persoalan yang dihadapi tenaga pendidik.

Di dalam organisasi tersebut terdapat perangkat yang dapat membantu guru ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Salah satunya melalui lembaga bantuan hukum yang berada dalam struktur organisasi PGRI.

“Kalau berkaitan dengan perlindungan hukum, guru memiliki wadah melalui PGRI. Di sana ada perangkat organisasi, termasuk lembaga bantuan hukum yang bisa menjadi tempat untuk menjembatani persoalan yang dihadapi guru,” jelasnya.

Mulyono menilai keberadaan organisasi profesi penting untuk memberikan pendampingan sekaligus memperkuat posisi guru dalam menjalankan tugasnya.

Dia juga menyinggung penguatan struktur organisasi PGRI hingga tingkat kecamatan. Pembentukan dan pelantikan pengurus cabang di tingkat kecamatan diharapkan membuat pelayanan organisasi semakin dekat dengan para guru.

Dengan struktur yang lebih lengkap, persoalan tenaga pendidik di masing-masing wilayah diharapkan dapat lebih mudah disampaikan dan ditangani melalui organisasi profesi.

Menurut Mulyono, perlindungan guru perlu dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut jaminan sosial ketika terjadi risiko pekerjaan, tetapi juga pendampingan ketika tenaga pendidik menghadapi persoalan dalam menjalankan profesinya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Camat Kongbeng, Petrus Ivung.
Previous Story

Penanganan Stunting di Kongbeng Libatkan Camat dan Kepala Puskesmas sebagai Sponsor Anak

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati.
Next Story

RSUD Kudungga Perkuat Penanganan Stroke, Pasien Tak Lagi Harus Dirujuk ke Samarinda

Don't Miss