Kaltim Point, Kutim – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer baru di lingkungan sekolah sejak 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan pemerintah yang membatasi pengangkatan tenaga non-ASN.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan untuk mengangkat tenaga honorer di luar ketentuan yang berlaku. Termasuk apabila pengangkatan dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah.
Menurutnya, persoalan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk tenaga pendidik, juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah kabupaten tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
“Sejak 1 Januari 2025, kami sudah tidak melakukan pengangkatan guru honorer baru. Sekolah juga sudah kami berikan edaran agar tidak mengangkat tenaga honorer karena memang ada ketentuan yang melarang,” ujarnya, Sabtu (21/11).
Mulyono mengakui, kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Sebab, kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan masih harus disesuaikan dengan ketersediaan guru yang ada.
Di sisi lain, tidak seluruh tenaga honorer yang selama ini mengajar telah mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi ASN. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus memikirkan langkah agar pelayanan pendidikan tetap berjalan tanpa melakukan pengangkatan baru yang bertentangan dengan aturan.
Karena itu, Disdikbud lebih mengarahkan kebijakan pada pemberdayaan dan mempertahankan tenaga pendidik yang sudah ada. Dengan begitu, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap terjaga.
“Yang bisa kami lakukan sekarang adalah memberdayakan tenaga yang sudah ada dan mempertahankan mereka agar tetap bisa mengajar. Sebab, belum semua tenaga honorer mendapatkan kesempatan menjadi ASN,” jelasnya.
Dia menegaskan, sekolah perlu memahami bahwa pengangkatan tenaga honorer secara mandiri bukan solusi yang bisa ditempuh untuk memenuhi kekurangan guru.
Disdikbud juga harus memastikan setiap kebijakan kepegawaian di lingkungan pendidikan tetap sejalan dengan regulasi pemerintah pusat. Sebab, persoalan status tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sekolah, tetapi juga menyangkut tata kelola kepegawaian dan pembiayaan daerah. (ADV)