
Kaltim Point, Kutim – Keterlibatan koperasi dalam industri kelapa sawit di Kutai Timur (Kutim) diharapkan tidak berhenti pada aktivitas pengumpulan tandan buah segar (TBS). Pemerintah daerah mulai mendorong koperasi agar mengambil peran lebih besar dalam rantai industri, termasuk masuk ke sektor hilirisasi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kutim Marhadyn menyebut, terdapat sekitar 264 koperasi dari total 1.482 koperasi di Kutim yang bergerak di bidang industri kelapa sawit.
Menurut dia, jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk memperkuat posisi koperasi dalam sektor unggulan daerah. Terlebih, perkebunan sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Kutim.
“Ke depan kita harapkan koperasi ini nanti masuk di dalam industri kelapa sawit lebih mendalam. Tidak hanya sekadar mendapatkan atau mengumpulkan TBS daripada petani sawit mandiri,” ujarnya saat peluncuran aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) Koperasi Kutai Timur di Ruang Meranti Setkab Kutim, Senin (16/11).
Marhadyn berharap koperasi yang telah mapan dan memiliki manajemen sehat dapat mengambil bagian dalam proses hilirisasi sawit. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan di sektor hulu, tetapi juga memiliki peluang memperoleh nilai tambah dari pengolahan hasil perkebunan.
Dia mencontohkan pengelolaan hasil perkebunan hingga menjadi crude palm oil (CPO). Menurutnya, keterlibatan koperasi dalam proses tersebut dapat membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani.
Selama ini, petani sawit mandiri cenderung mengandalkan penjualan TBS dengan harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah melalui Dinas Perkebunan. Padahal, menurut Marhadyn, peluang ekonomi dari komoditas sawit masih dapat diperluas melalui pengolahan produk turunannya.
“Dia tidak hanya mendapatkan harga TBS yang stabil berdasarkan keputusan Dinas Perkebunan, tapi juga bisa mendapatkan value added daripada TBS-nya,” jelasnya.
Kendati demikian, penguatan koperasi menjadi pekerjaan penting sebelum mendorong keterlibatan lebih jauh dalam industri hilir. Sebab, dari total 1.482 koperasi di Kutim, masih terdapat koperasi yang belum aktif atau tidak bergerak dalam manajemen usaha.
Karena itu, pemerintah daerah berharap pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi berjalan beriringan. Targetnya, koperasi tidak sekadar menjadi wadah ekonomi anggota, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam rantai nilai komoditas unggulan daerah. (ADV)