Sekitar 360 Usulan Infrastruktur Sangatta Selatan Menunggu Telaah

by
18 November 2026
1 min read
Camat Sangatta Selatan, Dewi.
Camat Sangatta Selatan, Dewi.

Kaltim Point, Kutim – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengusulkan sekitar 360 kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tersebar di wilayahnya. Usulan tersebut mencakup fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan, hingga sekolah yang telah terbangun maupun membutuhkan pembangunan lanjutan di area yang bersinggungan dengan Taman Nasional Kutai (TNK).

Camat Sangatta Selatan Dewi mengatakan, daftar usulan tersebut sebelumnya dihimpun melalui perangkat daerah terkait, khususnya bidang sumber daya alam (SDA).

“Kalau tidak salah, jumlah usulan yang disampaikan sekitar 360. Isinya mencakup fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk jalan serta sekolah yang sudah terbangun di kawasan TNK maupun yang masih membutuhkan kelanjutan,” kata Dewi, Rabu (18/11).

Menurut dia, kebutuhan pembangunan di Sangatta Selatan cukup beragam. Sebagian infrastruktur telah lebih dahulu dimanfaatkan masyarakat, tetapi membutuhkan penanganan lanjutan. Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan fasilitas dasar yang belum terpenuhi secara optimal.

Tantangannya, sejumlah lokasi berada di dalam atau beririsan dengan kawasan konservasi TNK. Pembangunan di area tersebut tidak dapat dilakukan seperti di wilayah yang berstatus area penggunaan lain (APL), karena harus memenuhi ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pengelola taman nasional.

Dewi menyebut, salah satu mekanisme yang perlu ditempuh ialah perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah dan pihak pengelola TNK. Namun, prosesnya membutuhkan kajian untuk memastikan kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan, termasuk mempertimbangkan apakah pembangunan tersebut bersifat strategis dan tidak dapat dielakkan.

“Pembangunan sebenarnya memiliki ruang dalam regulasi, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak semua usulan bisa langsung dikerjakan karena perlu kajian dan proses kerja sama,” ujarnya.

Pemerintah kecamatan berharap usulan yang telah disampaikan dapat ditelaah dan dipilah berdasarkan status kawasan serta tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kegiatan yang memungkinkan untuk direalisasikan dapat segera ditindaklanjuti, sementara usulan di kawasan konservasi dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.
Previous Story

Jaga Privasi Pengurus, SIGAP Tak Tampilkan Seluruh Data Koperasi

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.
Next Story

Layanan Koperasi Kutim Bakal Diperluas, SIGAP Disiapkan Terintegrasi AI

Don't Miss