DPRD Kutai Timur Soroti Penerapan Aturan 80 Persen Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan

by
18 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Penerapan ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur masih menjadi perhatian DPRD. Meski telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi mengatakan, kebijakan tersebut perlu terus didorong agar masyarakat setempat mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di daerahnya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan, terutama di sektor industri dan pertambangan, semestinya turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal melalui pembukaan lapangan pekerjaan.

“Selama ini kita berupaya mendorong itu, tapi sampai sejauh ini memang belum bisa terlaksana sepenuhnya,” ujar Eddi.

Dia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih angka pengangguran masih menjadi salah satu isu ketenagakerjaan di Kutai Timur. Karena itu, pemerintah daerah dan perusahaan diharapkan menjalankan ketentuan mengenai prioritas perekrutan tenaga kerja lokal secara lebih optimal.

Untuk mendorong pelaksanaannya, dia menyebut DPRD akan mencoba membawa persoalan tersebut melalui pembahasan di tingkat fraksi dan pimpinan dewan. Komunikasi dengan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan juga dinilai perlu dilakukan guna mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Selain kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, dia turut menyoroti persoalan perlindungan hak-hak pekerja. Berdasarkan sejumlah persoalan yang pernah difasilitasinya, keluhan pekerja antara lain berkaitan dengan upah yang dinilai rendah, hak normatif yang belum terpenuhi, hingga sistem hubungan kerja kontrak yang dianggap belum memberikan perlindungan memadai.

“Keluhan pekerja itu biasanya berkaitan dengan upah murah dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Termasuk sistem tenaga kerja kontrak yang dinilai belum berpihak kepada pekerja,” ucap Eddi.

Dia juga menyoroti penerapan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di tingkat perusahaan. Menurutnya, aturan tersebut perlu dicermati agar pelaksanaannya tetap memperhatikan perlindungan dan hak-hak pekerja.

Dia berharap instansi ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan perekrutan tenaga kerja lokal maupun pemenuhan hak normatif pekerja.

Dengan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, ketentuan ketenagakerjaan di Kutai Timur diharapkan tidak sekadar menjadi aturan administratif. Kebijakan itu juga perlu diwujudkan melalui kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat daerah serta perlindungan pekerja yang lebih baik. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.
Previous Story

Jaga Privasi Pengurus, SIGAP Tak Tampilkan Seluruh Data Koperasi

Next Story

Jalan Gemini Kerap Tergenang, Warga Singa Gembara Minta Perbaikan dan Penerangan