DPRD Kutai Timur Ubah Mekanisme Penyampaian Hasil Reses, Kini Lewat Paripurna

by
13 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan penataan mekanisme penyampaian hasil reses anggota dewan. Kini, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari prosedur resmi kelembagaan sekaligus memperkuat dokumentasi kegiatan legislatif.

Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, menjelaskan perubahan mekanisme tersebut bertujuan membuat penyampaian hasil reses lebih tertata dan diketahui seluruh unsur legislatif.

Menurutnya, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihan masing-masing dan mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, hasil penyerapan aspirasi tersebut perlu disampaikan kembali kepada lembaga melalui mekanisme resmi. Dengan demikian, masukan masyarakat tidak hanya menjadi catatan atau laporan pribadi masing-masing anggota dewan, tetapi juga menjadi bagian dari dokumentasi kelembagaan DPRD.

“Kalau dulu hasil reses ini tidak disampaikan melalui paripurna. Sekarang hasil reses disampaikan melalui paripurna,” ungkap Jainuddin.

Dia menerangkan, penyampaian hasil reses melalui rapat paripurna merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPRD. Forum tersebut menjadi sarana resmi untuk menyampaikan hasil kegiatan anggota dewan setelah melakukan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan.

Melalui mekanisme ini, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara lebih luas oleh seluruh unsur DPRD. Aspirasi yang disampaikan juga memiliki dokumentasi resmi sehingga dapat menjadi bahan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Penataan tersebut diharapkan memperkuat proses advokasi terhadap kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk dapat menjadi perhatian bersama dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang tugas, kewenangan, serta mekanisme pembahasan di DPRD.

Jainuddin menilai, perubahan mekanisme ini penting agar kegiatan reses tidak berhenti pada pertemuan antara anggota dewan dan masyarakat di daerah pemilihan. Hasil kegiatan tersebut harus dibawa kembali ke lembaga agar dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas legislatif.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penyampaian hasil reses dalam rapat paripurna bukan berarti seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan.

Setiap aspirasi tetap membutuhkan proses pembahasan dan penyesuaian dengan arah perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, realisasi usulan juga harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan yang tersedia.

Dengan mekanisme penyampaian yang lebih terstruktur, DPRD Kutai Timur berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terdokumentasi secara baik dan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi representasi, penganggaran, serta pengawasan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan DPRD agar hasil penyerapan aspirasi masyarakat memiliki jalur penyampaian yang jelas dan dapat menjadi perhatian bersama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Seno Aji Jelaskan Ketidakhadiran di Rakornas TPAKD 2026, Minta Doa agar Karhutla Segera Padam

Next Story

Reses Ketiga DPRD Kutai Timur 5–9 November, Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan

Don't Miss