KUTAI TIMUR – Pengembangan kawasan industri dan hilirisasi kelapa sawit dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Melalui investasi di sektor industri pengolahan, potensi perkebunan diharapkan tidak hanya menghasilkan komoditas bahan mentah, tapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi mengatakan, pengembangan kawasan industri perlu diarahkan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri hilir adalah perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perkebunan. Dengan adanya kegiatan pengolahan di daerah, komoditas sawit berpeluang dikembangkan menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan.
Namun, upaya tersebut membutuhkan perencanaan yang matang serta dukungan regulasi yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan. Dia menyebutkan, pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan petunjuk teknis agar pelaksanaan kebijakan tersebut lebih terarah.
“Rencana pembangunan kawasan industri sudah kita perdakan. Mungkin sekarang tinggal menyiapkan petunjuk teknis dari perda tersebut,” ujarnya.
Dia menilai, keberadaan kawasan industri tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik. Pengembangannya perlu dihubungkan dengan strategi pengelolaan potensi ekonomi daerah, termasuk mendorong masuknya investasi yang mampu mengembangkan industri pengolahan.
Dia berharap kawasan industri nantinya dapat menjadi ruang bagi tumbuhnya kegiatan usaha yang memanfaatkan potensi lokal. Dengan demikian, hasil perkebunan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tapi memiliki peluang untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Selain hilirisasi, Eddi juga menyoroti pentingnya memastikan investasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pertumbuhan kegiatan industri harus berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja, terutama di tengah persoalan pengangguran yang masih membutuhkan perhatian di Kutai Timur.
Dia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengatur ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. Namun, menurut penilaiannya, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Karena itu, Eddi mendorong agar pengembangan kawasan industri turut disertai penguatan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Kejelasan aturan teknis, pengawasan, dan komitmen pelaku usaha dinilai penting agar masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tumbuh dari investasi.
Dia berharap pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan pengembangan kawasan industri, hilirisasi perkebunan, dan perlindungan kesempatan kerja masyarakat lokal. Ketiga aspek tersebut dinilai perlu berjalan beriringan agar investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan pengembangan industri pengolahan yang terencana dan penerapan kebijakan tenaga kerja yang konsisten, potensi kelapa sawit di Kutai Timur diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (adv)