KUTAI TIMUR – Masyarakat Kabupaten Kutai Timur segera memiliki saluran pengaduan digital untuk menyampaikan berbagai persoalan kepada DPRD. Melalui layanan Sapa Dewan yang tengah disiapkan Sekretariat DPRD Kutai Timur, warga nantinya dapat melaporkan permasalahan di lingkungan masing-masing dengan melampirkan foto, keterangan, serta titik lokasi kejadian.
Layanan berbasis teknologi geospasial ini dirancang untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi dengan wakil rakyat tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD. Salah satu persoalan yang dapat dilaporkan melalui sistem tersebut adalah kerusakan infrastruktur jalan.
Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, mengatakan Sapa Dewan dikembangkan sebagai sarana untuk memperpendek jalur penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mempermudah anggota legislatif mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
“Misalnya ada jalan rusak. Masyarakat bisa memotret, mengunggah, dan memberikan keterangan. Lokasinya akan diketahui melalui geospasial,” ujarnya.
Menurut Jainuddin, selama ini masyarakat terkadang mengalami kesulitan ketika ingin menyampaikan pengaduan kepada DPRD. Selain harus mengetahui pihak yang dituju, warga juga perlu meluangkan waktu untuk datang langsung ke kantor guna menyampaikan persoalan.
Dengan adanya Sapa Dewan, kendala tersebut diharapkan dapat dikurangi. Masyarakat cukup mengakses layanan digital untuk mengirimkan laporan dari lokasi masing-masing.
Tidak hanya kerusakan jalan, fitur tersebut juga dirancang untuk menampung berbagai persoalan lain yang membutuhkan perhatian DPRD. Setiap laporan yang masuk nantinya akan diteruskan kepada anggota dewan maupun komisi sesuai bidang dan kewenangannya.
Apabila pengaduan membutuhkan penanganan lebih lanjut, DPRD dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, termasuk menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
Dalam forum tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan teknis dapat dimintai penjelasan mengenai persoalan yang dilaporkan masyarakat, termasuk langkah penanganan yang diperlukan.
Jainuddin menegaskan, keberadaan Sapa Dewan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki peran menerima dan menindaklanjuti aspirasi melalui fungsi pengawasan serta mekanisme kelembagaan. Sementara pelaksanaan penanganan teknis di lapangan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“DPRD menerima dan mengawal aspirasi masyarakat sesuai fungsi dan kewenangannya. Untuk pelaksanaan penyelesaian teknis tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Saat ini, pengembangan Sapa Dewan masih membutuhkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur. Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan integrasi layanan ke dalam website serta pengelolaan sistem informasi agar dapat diakses masyarakat secara optimal.
Selain kesiapan teknologi, sosialisasi juga menjadi perhatian Sekretariat DPRD. Pengenalan layanan direncanakan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT).
Salah satu metode yang disiapkan adalah pemanfaatan kode QR yang dapat dipasang pada media informasi sehingga warga lebih mudah mengakses layanan pengaduan tersebut.
Melalui Sapa Dewan, Sekretariat DPRD Kutai Timur berharap penyampaian aspirasi masyarakat menjadi lebih praktis dan terorganisasi. Dokumentasi laporan yang dilengkapi foto serta informasi lokasi juga diharapkan membantu DPRD mengidentifikasi persoalan secara lebih jelas sebelum melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya. (adv)