SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah dengan menggabungkan perlindungan petani dan modernisasi budidaya. Dua program yang didorong ialah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS).
Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum mengatakan peningkatan produksi tidak cukup hanya melalui perluasan lahan. Petani juga perlu mendapat perlindungan ketika menghadapi risiko banjir, kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman.
“Petani tidak hanya didorong meningkatkan produktivitas melalui teknologi modern, tetapi juga mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko gagal panen,” kata Dyah, Senin (3/8/2026).
Dalam APBD 2026, Pemkab Kutim menganggarkan Rp216 juta untuk AUTP dengan sasaran 1.200 hektare sawah. Setiap hektare memiliki premi sekitar Rp180 ribu, sedangkan nilai pertanggungan mencapai Rp6 juta per hektare bagi lahan yang memenuhi ketentuan klaim.
Menurut Dyah, program tersebut diharapkan membuat petani lebih berani meningkatkan skala usaha. Jika terjadi gagal panen, dana pertanggungan dapat digunakan sebagai modal untuk kembali menanam.
Pada saat yang sama, PM-AAS diarahkan meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, pertanian presisi, pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, dan pengelolaan air. Hasil panen yang semula rata-rata 5–6 ton per hektare ditargetkan mencapai minimal 10 ton.
Data calon peserta AUTP telah diverifikasi bersama Jasindo. DTPHP juga telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan tersebut. Pendaftaran lahan selanjutnya dilakukan dengan pendampingan penyuluh melalui aplikasi SIAP.
AUTP ditargetkan mulai diterapkan awal September 2026 dan akan terus diperluas sesuai partisipasi petani serta kemampuan anggaran daerah. (ADV/ProkopimKutim/KP)
