SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta anggaran penanggulangan HIV/AIDS tidak berhenti pada pembiayaan kegiatan pendukung. Ia ingin dana yang dikelola Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi saat memimpin Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026). Pertemuan tersebut melibatkan perangkat daerah, KPAD, komunitas, dan instansi terkait.
“Saya harap hari ini bisa segera clear tentang pemahaman penggunaan anggaran itu. Oleh karena itulah saya minta untuk memaparkan apa saja programnya,” ujar Mahyunadi.
Menurut dia, penanggulangan HIV tidak cukup hanya berfokus pada orang dengan HIV (ODHIV). Faktor risiko yang berada di hulu juga perlu ditangani melalui pengawasan dan penataan lingkungan yang dinilai rawan.
“Kita berpikir untuk menuntaskan atau menanggulangi yang di hilir, yaitu orang ODHIV yang sudah terdampak kita tanggulangi, tapi yang di hulunya seperti pergaulan bebas serta prostitusi juga harus kita berantas,” katanya.
Mahyunadi menyebut Pemkab Kutim telah memperoleh data mengenai lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan. Sejumlah tempat hiburan, baik yang memiliki izin maupun tidak, akan menjadi perhatian dalam pengawasan.
Ia menegaskan langkah tersebut membutuhkan koordinasi lintas OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program. Kepolisian juga akan dilibatkan ketika pemerintah memasuki tahap aksi di lapangan.
Rakor diikuti antara lain Dinkes, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinsos, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag, Bagian Hukum, KPAD, dan Komunitas Mahakam Plus.
Kepala Dinkes Kutim Yuwana Sri Kurniawati berharap forum tersebut memperkuat komitmen bersama sehingga penanggulangan HIV dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
