SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan tahapan lanjutan menuju pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) setelah proses verifikasi terhadap enam calon komunitas adat di Kecamatan Muara Wahau dilakukan. Pemerintah kini meminta sejumlah persyaratan dilengkapi sebelum rekomendasi penetapan disampaikan kepada bupati.
Rencana tersebut dibahas dalam FGD Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA yang digelar DPMDes Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ulin Kantor Bupati Kutim.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim Joni Abdi Setia, yang membacakan laporan Sekda Kutim Rizali Hadi, mengatakan panitia kabupaten telah melakukan identifikasi, verifikasi teknis, dan validasi lapangan terhadap enam calon MHA.
Hasilnya menunjukkan masyarakat rumpun Wehea masih mempertahankan perangkat adat secara nyata. Sekitar 4.400 jiwa masih menjalankan kelembagaan adat, hukum adat, sanksi adat, serta ritual yang diwariskan antargenerasi.
Kawasan hutan lindung Wehea sekitar 38 ribu hektare juga disebut tetap dijaga masyarakat melalui perlindungan adat sejak 2005.
Namun, proses belum dapat langsung masuk tahap penetapan. Panitia meminta penyempurnaan dokumen sejarah masyarakat adat, struktur kelembagaan, hukum adat, hingga peta dan batas wilayah.
Joni menjelaskan persoalan wilayah harus dibahas secara hati-hati karena batas adat tidak otomatis mengikuti batas desa. Penentuan wilayah perlu didasarkan pada sejarah penguasaan dan hubungan masyarakat dengan wilayahnya.
Selain itu, penelitian hak ulayat akan melibatkan Kantor Pertanahan Kutim untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan hak atas tanah, kawasan hutan, maupun perizinan.
“Pengakuan harus memberikan kepastian hukum, menjaga keharmonisan sosial, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat,” ujar Joni.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, panitia akan menggelar sidang pleno dan meneruskan rekomendasi kepada Bupati Kutim. Secara paralel, persiapan pengusulan hutan adat ke pemerintah pusat juga dilakukan.
Pemkab berharap seluruh tahapan berjalan terukur sehingga pengakuan MHA tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjadi dasar perlindungan budaya dan pengelolaan wilayah adat secara berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/KP)