SANGATTA — Sekitar 2.000 anak yang tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutai Timur (Kutim) tidak ditemukan saat dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Temuan ini menjadi salah satu persoalan dalam upaya pemerintah daerah menata data sekaligus menangani 10.112 ATS yang tercatat saat ini.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, mengatakan pihaknya menemukan perbedaan data setelah melakukan pemadanan dengan data kependudukan. Salah satu kasus ditemukan di Desa Sukarahmat. Dari 161 ATS yang tercantum dalam data, 108 di antaranya tidak ditemukan ketika diverifikasi.
“Data-data yang tidak ditemukan ini sudah kami sampaikan ke Pusdatin Kemdikdasmen RI dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk agar tidak menjadi beban statistik bagi Kutai Timur,” kata Heri.
Meski menghadapi persoalan akurasi data, Disdikbud tetap menjalankan program penanganan ATS. Dari total 10.112 anak, sebanyak 5.531 data telah diverifikasi. Sementara 4.579 data masih dalam proses pemeriksaan.
Menurut Heri, pemerintah tidak ingin penanganan ATS berhenti pada persoalan angka. Target akhirnya adalah mengembalikan anak ke jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Anak yang memungkinkan kembali ke sekolah akan diarahkan ke pendidikan formal. Sementara mereka yang terkendala usia atau kondisi tertentu dapat mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C.
Disdikbud juga menggandeng SKB dan PKBM untuk mendatangi langsung calon peserta didik. Di daerah yang jauh dari akses PKBM, pemerintah berencana membentuk kelompok belajar agar layanan pendidikan lebih mudah dijangkau.
Wilayah seperti Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun menjadi bagian dari sasaran program tersebut. Penanganan ATS turut melibatkan Bappeda, DPMDes, Disdukcapil, Dinas Sosial, organisasi profesi, serta PKK.
Selain pendidikan, pemerintah menyiapkan pembekalan keterampilan wirausaha. Program tersebut diharapkan membantu anak memiliki kemampuan ekonomi sekaligus membuka peluang tumbuhnya UMKM baru di Kutim. (ADV/ProkopimKutim/KP)
