Kutai Timur, Kaltimpoinnt.com – Keterbatasan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Kutai Timur menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, H. Bahcok Riandi. Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesiapsiagaan petugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani kebakaran di wilayah yang luas seperti Kutim.
Bahcok menyampaikan, banyak kecamatan yang hingga kini belum memiliki posko pemadam kebakaran dengan fasilitas memadai. Bahkan, sebagian wilayah belum memiliki posko sama sekali, sehingga memperlambat proses penanganan ketika kebakaran terjadi. Hal itu ia ungkapkan setelah mengikuti rapat kerja bersama jajaran Dinas DAMKAR Kutim yang membahas rencana anggaran tahun depan.
“Ya selama rapat tadi berlangsung, Kadis DAMKAR menyampaikan kepada kita keluhan-keluhan mengenai anggaran yang diajukan pihaknya yang selama ini tidak terpenuhi, khususnya anggaran untuk penyelamatan kebakaran itu,” katanya.
Menurutnya, pengawalan DPRD Kutim menjadi kunci agar pembangunan posko DAMKAR di tiap kecamatan bisa segera direalisasikan. Ia menilai pemerataan sarana tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang harus dijamin oleh pemerintah daerah.
“Banyak itu posko-posko yang belum terbangun yang menjadi tanggung jawab kami. Kami akan mengawal itu agar semua kecamatan ini memiliki posko damkar dengan fasilitas yang sama,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 tersebut.
Bahcok juga menjelaskan bahwa Dinas DAMKAR Kutim telah mengajukan usulan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk tahun anggaran mendatang. Nilai tersebut akan kembali dibahas dalam tahap finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ya kita lihat nanti finalisasinya di Banggar nanti bagaimana, tadi pihak DAMKAR sudah mengajukan perencanaan sekitar 56 miliar,” ujarnya.
Ia berharap agar pembahasan anggaran tersebut menghasilkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas pelayanan kebakaran. Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang memadai, seluruh kecamatan di Kutai Timur bisa memiliki fasilitas pemadam kebakaran yang setara dan mampu merespon cepat situasi darurat.
“Kita ingin ke depan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bantuan cepat ketika terjadi kebakaran. Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPRD untuk memastikan keselamatan warga,” tutup Bahcok.(ADV)
