Sangatta – Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf T Silambi, menegaskan bahwa upaya penguatan untuk memerangi korupsi harus dilakukan melalui pengetatan dan pengontrolan yang berkelanjutan oleh pemerintah. Ia menyoroti peran penting Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam proses pengawasan ini.
“Kalau penguatan untuk korupsi itu memang, setiap pemerintah tetap melakukan sesuatu pengetatan, pengontrolan, makanya kami dari banggar kenapa kita terlalu memplototi anggaran itu, karena salah satu teknik untuk mengurangi terjadinya korupsi adalah juga dari anggaran,” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang ketat oleh Banggar bertujuan untuk menyempurnakan rancangan anggaran dari dinas-dinas terkait sejak dini. Dengan demikian, potensi celah yang dapat disalahgunakan dapat diminimalisir lebih awal.
“Dari banggar di bahas dulu supaya, dinas-dinas yang terkait dalam penyajian anggaran itu bisa kita kurangin lebih awal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf T Silambi menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur dalam mengendalikan praktik korupsi. Ia menilai tugas dan fungsi pemimpin daerah telah dijalankan dengan serius dalam hal ini.
“Tetapi komitmen pemerintah khususnya daerah kabupaten Kutai Timur dan gubernur kalimantan timur sudah memang suatu tugas dan fungsi beliau untuk bagimana mengendalikan korupsi yang ada di kalimantan timur, khususnya di kalimantan timur na,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, disebutkan bahwa Bupati dan Gubernur telah memerintahkan aparat keamanan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat. KPK telah didatangkan ke Kalimantan Timur, termasuk ke Kutai Timur dan seluruh kabupaten serta kota.
“Alhamdulillah kita punya pemerintah di sini khususnya bupati dan gubernur kita yaa sudah melakukan sudah dengan tugas-tugas memerintahkan pihak keamanan bahkan kerja sama dengan KPK pusat, mendatangkan di kaltim dan di kutim dan seluruh kabupaten kota.”
Yusuf mengungkapkan bahwa kehadiran tim KPK di daerah dilaksanakan dengan modus operandi yang sangat rahasia untuk meningkatkan kewaspadaan dan efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi.
“Supaya pemerintah ini bisa lebih waspada karena adanya KPK-KPK yang ada di daerah masing-masing mereka ada di sini, cuman kita tidak tau, mereka menginap di mana, biasa mereka di tinggal di hotel, mereka datang ke kabupaten kota itu sangat rahasia, artinya bahwa pemerintah sudah turun tangan, pemerintah sangat serius menanganin kasus korupsi ini,” pungkasnya. (ADV)
