SANGATTA – Era digital menghadirkan tantangan baru bagi wartawan: arus informasi yang cepat dan konten instan berisiko menyesatkan. Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menekankan bahwa kemampuan menulis berita saja tidak cukup. Wartawan harus menjaga kode etik agar informasi yang disebarkan tidak menimbulkan kegaduhan atau perpecahan sosial.
Hal itu disampaikan Mahyunadi dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Pra-UKW dan UKW PWI Kutim, Selasa (18/11/2025) di Hotel Royal Victoria. “Berita yang akurat dan berimbang menjadi benteng masyarakat dari hoaks,” katanya.
Menurut Mahyunadi, masyarakat kini mudah terprovokasi oleh konten bombastis yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, wartawan profesional dibutuhkan untuk menilai, memverifikasi, dan menyajikan fakta dengan jelas. Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik, tetapi kritik yang disampaikan harus melalui jalur yang etis.
Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Kutim, Ronny Bonar Siburian, menambahkan, Pemkab terus memperkuat kualitas wartawan melalui pelatihan dan UKW yang rutin digelar. “Selain meningkatkan mutu berita, kompetensi wartawan juga memperluas penyebaran informasi pembangunan ke seluruh wilayah,” jelasnya.
Ronny juga menyinggung Perbup Kutim 26/2025 yang mengatur kerja sama media dengan pemerintah. Standar kompetensi wartawan menjadi syarat bagi media yang ingin bekerja sama, sehingga kualitas berita dan informasi publik tetap terjaga.
Ketua PWI Kutim, Wardi, mencatat UKW ke-41 diikuti 37 wartawan dari berbagai jenjang. Ia mengingatkan pentingnya konfirmasi kehadiran peserta agar pembelajaran dan ujian berjalan maksimal.
Dalam suasana digital yang cepat dan terkadang liar, pesan Mahyunadi menjadi pengingat: wartawan bukan sekadar penyampai berita, tetapi penjaga integritas informasi untuk masyarakat Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/KP)
