Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, mendorong perubahan pola perencanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menilai, ke depan setiap OPD harus memperkuat perencanaan sejak awal tahun dan memprioritaskan program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Makanya ke depan, kami tidak mau lagi dengan pola yang seperti kemarin. Kami ingin semua OPD lebih siap dan perencanaannya lebih matang,” ujarnya.
Ardiyansyah menilai, selama ini masih ada kegiatan hiburan yang menyerap anggaran besar tanpa kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ia menyebut, APBD seharusnya diarahkan untuk program yang bersifat produktif dan memberdayakan masyarakat. “Kegiatan seremonial itu bukan prioritas, yang dibutuhkan masyarakat itu hasil nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sistem pembahasan program kerja yang seharusnya dimulai dari tingkat komisi sebelum naik ke Banggar DPRD. “Idealnya komisi membahas dulu, baru naik ke Banggar. Tapi kemarin malah sebaliknya, kami disuruh memanggil OPD setelah kegiatan sudah jadi,” jelasnya.
Ardiyansyah memastikan bahwa DPRD Kutim akan memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan pada tahun 2026 agar setiap anggaran yang digelontorkan memiliki arah yang jelas dan terukur. “Kita ingin APBD Kutim lebih terarah dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya
Menurut Ardiyansyah, tahun 2025 masih menjadi masa transisi karena banyak kegiatan merupakan warisan dari DPRD dan OPD periode sebelumnya. Karena itu, ia ingin agar pada tahun anggaran 2026 nanti, semua perencanaan dilakukan lebih awal dengan koordinasi yang kuat antara komisi dan OPD. “Kami mulai panggil teman-teman OPD dari sekarang supaya tahun depan perencanaannya matang,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan program seharusnya dilakukan bertahap dari tingkat komisi, bukan langsung di tingkat Banggar. “Kalau dari bawah dulu dibahas, baru ke atas, itu jauh lebih efektif,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi PKS itu berharap pola baru ini dapat menekan kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan mengalihkan fokus pada program pembangunan nyata, terutama di sektor infrastruktur, ekonomi rakyat, dan layanan dasar. “Kita ingin APBD Kutim benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan sekadar acara seremonial,” pungkasnya. (ADV)
