Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Masih banyak desa di Kutai Timur yang belum menikmati aliran listrik penuh menjadi perhatian serius bagi anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
“Kalau ada 26 desa yang belum dapat aliran listrik, ini kan tentu tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas dr. Novel saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur, belum lama ini.
Menurut dr. Novel, ketersediaan listrik bukan sekadar soal penerangan, melainkan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Listrik memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga. Tanpa listrik, menurutnya, desa-desa terpencil akan terus tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih maju.
Politisi ini menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia meminta agar koordinasi dengan PLN dan pemerintah provinsi diperkuat agar seluruh desa di Kutai Timur segera menikmati aliran listrik secara merata.
“Kalau memang 26 desa ini ternyata dalam perkiraan ke depan tidak bisa sampai PM (Pembangkit Menyala) atau jaringan utama, maka harus dicari alternatif lain,” ujarnya. dr. Novel menekankan bahwa solusi tidak boleh menunggu terlalu lama karena kebutuhan listrik merupakan hak dasar warga.
Ia juga menyarankan pengembangan energi terbarukan berskala kecil sebagai alternatif. Misalnya, pemanfaatan tenaga surya atau mikrohidro yang dapat digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik utama. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan dasar meski berada di daerah terpencil.
Selain itu, dr. Novel mengingatkan bahwa pemerataan listrik menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah menempatkan isu ini sebagai prioritas agar kesenjangan antara desa dan kota bisa dikurangi.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi hak dasar warga yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, diharapkan pemerintah dapat mempercepat realisasi proyek listrik desa dan memastikan seluruh masyarakat Kutai Timur mendapatkan layanan dasar yang layak. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh pelosok daerah.(ADV)
