Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Hj. Mulyana, mengingatkan pemerintah daerah agar waspada terhadap potensi penurunan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun mendatang. Menurutnya, meski harapannya kondisi tersebut tidak terjadi, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Iya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau harapan kita ini sebenarnya itu tidak terjadi. Tapi kita tidak tahu ya, karena wacana, angin-angin itu sudah kedengarannya. Tetapi harapan kita tadi itu ya tidak terjadi,” ujarnya.
Hj. Mulyana menekankan bahwa Kutai Timur selama ini sangat bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan sosial. Pengurangan dana perimbangan, kata dia, dapat menimbulkan tekanan serius pada keuangan daerah jika tidak diantisipasi dengan cepat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus proaktif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai inovasi dan strategi lokal. “Kalau itu memang terjadi, pemerintah Kutai Timur ini harus betul-betul kerja keras bagaimana supaya PAD Kutai Timur ini bisa meningkat untuk menopang kebutuhan semua yang ada di Kutai Timur ini,” tegasnya.
Selain itu, Hj. Mulyana mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal, seperti sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, daerah dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak terlalu tergantung pada sektor tambang dan perkebunan.
Politisi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, sekaligus menjaga layanan publik tetap optimal. Menurutnya, langkah-langkah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai antisipasi fiskal, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian kebijakan pusat.
Hj. Mulyana menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kemandirian ekonomi daerah menjadi fondasi utama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Kutai Timur, sekalipun terjadi dinamika pada aliran dana dari pemerintah pusat.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kutai Timur diharapkan mampu menghadapi potensi penurunan dana perimbangan dan PAD, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.(ADV)
