Ketua Komisi C DPRD Kutim Dorong OPD Maksimalkan Serapan Anggaran, Hindari Terulangnya Silpa

by
14 November 2025
514 views

 

Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara optimal agar tidak lagi muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun, seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.

Menurutnya, saat ini masih tersedia waktu yang cukup bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, ia optimistis serapan anggaran tahun ini dapat lebih maksimal.

“Untuk tahun ini, waktunya masih sangat cukup. Jadi seharusnya bisa terserap seluruhnya,” ujar Ardiyansyah.

Ia menjelaskan, munculnya Silpa di tahun-tahun lalu biasanya dipicu oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan administrasi, perencanaan yang kurang matang, hingga program kerja yang belum siap dijalankan. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap OPD lebih sigap dan memastikan kesiapan teknis sebelum kegiatan dilaksanakan.

“Kalaupun nanti masih ada Silpa, kami berharap jumlahnya kecil. Idealnya, tidak ada sama sekali,” tambahnya.

Ardiyansyah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang menolak tambahan anggaran karena belum siap melaksanakan kegiatan tambahan tersebut. Ia menilai keputusan itu lebih bijak dibandingkan menerima anggaran besar tanpa kemampuan menyerapnya dengan baik.

“Kami menghargai OPD yang terbuka menyampaikan ketidaksiapan mereka. Lebih baik begitu, daripada anggarannya besar tapi akhirnya tidak bisa dijalankan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ardiyansyah menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus melakukan fungsi pengawasan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Harapan kami, tahun ini serapan anggaran bisa maksimal, tepat guna, dan tidak ada lagi Silpa yang tinggi seperti sebelumnya,” pungkasnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Hj. Mulyana Ajak Kutai Timur Fokus Tingkatkan PAD di Tengah Isu Pemerataan DBH

Next Story

dr. Novel Paembonan Minta Pemerintah Tinjau Kesiapan WTP Sungai Mahakam