Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, melayangkan kritik terhadap sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal mengelola anggaran daerah. Ia menegaskan, transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik harus menjadi ukuran utama dalam setiap kegiatan pembangunan.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kutim, beberapa OPD diketahui mengajukan permintaan tambahan anggaran. Namun, Ardiyansyah menegaskan bahwa setiap pengajuan harus disertai dengan penjelasan yang transparan dan terukur.
“Boleh ajukan tambahan, tapi harus jelas. Banyak OPD anggarannya besar, tapi kegiatan di lapangan tidak kelihatan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran yang besar seharusnya berbanding lurus dengan capaian program. “Justru program penting malah kekurangan dana. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tambah Ketua Komisi C tersebut.
Lebih lanjut, Ardiyansyah menyinggung masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan munculnya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang terus berulang setiap tahun. “Kalau ini terus dibiarkan, pembangunan tidak akan maksimal,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat perencanaan dan disiplin pelaksanaan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kita tidak mau ada lagi anggaran yang mubazir. Semua harus terukur dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Ardiyansyah mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan dalam distribusi anggaran antar-OPD. Ia menilai ada dinas yang mendapat alokasi besar tanpa program prioritas yang jelas, sementara sektor strategis justru kekurangan dana. “Yang penting malah kecil anggarannya, yang tidak prioritas malah besar,” katanya.
DPRD, lanjutnya, akan memanggil OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan perencanaan ulang. “Kita pelajari mana yang benar-benar prioritas agar anggaran tidak salah sasaran,” ujarnya.
Ardiyansyah menegaskan, DPRD akan memastikan APBD Kutai Timur digunakan efektif untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. “Setiap rupiah harus kembali ke rakyat. Itu prinsip kami,” pungkasnya. (ADV)
