Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, menyoroti masih adanya kegiatan pemerintah daerah yang tidak selaras dengan visi-misi kepala daerah. Ia menegaskan, anggaran sebesar Rp9,8 triliun tahun ini seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Jangan sampai kita banyak membuat kegiatan yang tidak berkaitan dengan visi-misi Bupati, jangan begitu,” tegas Ardiyansyah.
Ia menilai, anggaran Kutim yang besar — mencapai Rp9,8 triliun pada tahun ini — harus dikelola secara tepat sasaran dan diprioritaskan untuk kepentingan publik, bukan kegiatan administratif semata.
“Harapan kami, anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dana besar tapi dampaknya kecil,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritisi lemahnya koordinasi di beberapa OPD yang sering memberikan pernyataan berbeda terkait kondisi anggaran. “Masih banyak dinas yang bilang tidak ada anggaran, tapi ternyata kegiatan sudah berjalan. Ini menunjukkan transparansi yang masih kurang,” ujarnya.
Menjelang HUT ke-26 Kutai Timur, Ardiyansyah berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. “Momentum ini seharusnya jadi waktu untuk refleksi. Kita ingin pembangunan Kutim benar-benar terarah dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.
Selain itu, Ardiyansyah juga menyoroti lemahnya komunikasi antar-OPD yang menyebabkan kebingungan publik. “Banyak dinas mengaku tak ada anggaran, padahal kegiatan berjalan. Ini bukti masih lemahnya koordinasi,” ujarnya.
Menjelang HUT Kutai Timur ke-26, ia berharap pemerintah menjadikan momentum ini sebagai refleksi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Kutim ini sudah 26 tahun, sudah saatnya pembangunan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya (ADV)
