Kutai Timur — Warga Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selama hampir dua dekade, aliran listrik, air bersih, dan penerangan jalan belum tersedia secara memadai di wilayah tersebut. Kondisi ini berdampak pada aktivitas harian masyarakat serta perkembangan ekonomi desa.
Dilansir dari Chakra-News.com, Dahri, salah satu warga Tepian Langsat, menyampaikan bahwa masyarakat telah berulang kali mengajukan permohonan kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Permintaan itu mencakup pemasangan jaringan listrik, pembangunan gardu, serta penyediaan fasilitas air bersih. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Warga akhirnya berinisiatif menggunakan genset dan panel surya sebagai sumber listrik alternatif dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ucap Dahri.
Akan tetapi, lanjut Dahri, upaya mandiri tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan. Daya yang dihasilkan rendah sehingga lampu penerangan hanya menyala redup pada malam hari. Keterbatasan ini menyulitkan kegiatan belajar anak-anak dan aktivitas usaha keluarga. Sementara air bersih diperoleh dari sumber yang dinilai belum layak untuk konsumsi harian.
Kritik serupa dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum Chakra Bersatu. Selain persoalan infrastruktur dasar, Komisaris Utama LBH Chakra Bersatu Habibah binti Ganna mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dana desa. Mereka menilai informasi mengenai penggunaan dana desa tidak disampaikan secara terbuka oleh Kepala Desa Zeky Hamzah. Kegiatan pembangunan dirasakan belum berdampak langsung terhadap kebutuhan mendasar yang paling mendesak.
“Pak Kades ‘kan sering bilang ke warga bahwa sering dinas luar dan koordinasi ke kementerian lah, ke luar negeri lah, mengatasnamakan desa dan kepentingan desa. Tapi apa hasilnya,” ujar Habibah binti Ganna.
Meski Habibah dan LBH-nya diketahui bukan berasal dari Kutai Timur dan banyak beraktivitas di Jakarta, mengaku paham situasi di Tepian Langsat dan akan selalu mendampingi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar di Tepian Langsat.
“Kemarin ‘kan ada kunjungan dari Menteri Desa dan banyak dipuji dengan pendapatan desa yang miliaran rupiah, tapi memenuhi kebutuhan dasar warga saja tidak sanggup,” kecewa kader Partai Bulan Bintang itu.
Sejumlah aktivis desa dan tokoh masyarakat, klaim Habibah binti Ganna, sudah meminta Kepala Desa dua periode tersebut membuka laporan penggunaan anggaran secara jelas dan dapat diakses warga. Mereka mengusulkan adanya rapat terbuka rutin dan publikasi kegiatan melalui papan informasi desa, namun tak dipedulikan Zeky Hamzah.
“Ini saja dia keluar negeri, entah apa urusannya untuk warga desa. Jangan sampe aksi jalan-jalannya itu hanya menghabiskan anggaran desa hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau berani, Kades harus menjelaskan ke warga untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan prioritas,” jelas Habibah yang juga banyak berkutat di bisnis selama bermukim di Jakarta.
Pemerhati kebijakan publik, Abdurrahman Daeng, yang juga warga Tepian Langsat, menilai kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dapat menimbulkan krisis kepercayaan antara warga dan pemerintah desa. Ia menjelaskan bahwa dana desa memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan, sehingga penyerapannya harus terarah dan terdokumentasi.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih merupakan fondasi utama pembangunan desa. Tanpa infrastruktur tersebut, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal akan sulit tercapai. Ia meminta pemerintah daerah bersama PT PLN dan perangkat desa melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan ini segera memperoleh solusi.
Warga berharap pemerintah kabupaten mengevaluasi Kades Tepian Langsat dan pemerintah harus hadir memberikan bantuan konkret. Mereka menilai pemerataan pembangunan hanya akan menjadi slogan jika desa masih berada dalam kondisi minim penerangan dan fasilitas dasar.
