
Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, mendorong pemerintah memanfaatkan potensi energi surya sebagai sumber listrik alternatif bagi desa-desa yang belum terjangkau PLN. Ia menyebut langkah ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah strategis menuju kemandirian energi dan pemerataan pembangunan di daerah.
Menurutnya, tenaga surya menjadi solusi paling realistis bagi wilayah pedalaman dan perbukitan di Kutai Timur yang sulit dijangkau oleh infrastruktur listrik konvensional. “Pemerintah pusat kan sudah punya program bahwa di setiap desa yang tidak bisa terjangkau aliran listrik PLN itu harus dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur.
Ia menjelaskan, potensi sinar matahari di Kutai Timur sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk penerangan rumah, fasilitas publik, hingga kegiatan ekonomi warga. “Kita ini daerah tropis, sinar matahari berlimpah. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat di pedalaman pun bisa menikmati listrik 24 jam,” katanya.
dr.Novel menilai, keberhasilan pemerataan listrik menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan pembangunan. Ia berharap agar Dinas Pekerjaan Umum, PLN, dan dinas terkait dapat menyusun rencana aksi bersama untuk mempercepat pelaksanaan program energi surya tersebut.
“Kalau seluruh desa sudah terang benderang, itu bukan hanya soal penerangan, tapi juga simbol bahwa pembangunan sudah sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap memberikan dukungan politik dan kebijakan agar program energi surya dapat diimplementasikan di Kutim mulai tahun depan. menekankan, ketersediaan listrik yang memadai tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan ekonomi masyarakat. “Kalau listrik tersedia sepanjang waktu, masyarakat bisa berproduksi, anak-anak bisa belajar, dan pelayanan kesehatan pun lebih maksimal,” tambahnya.
pihaknya juga menyoroti pentingnya pengawasan DPRD dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan tidak berhenti di tingkat perencanaan. “Jangan sampai program bagus ini hanya berhenti di atas kertas. Kita akan kawal agar benar-benar terealisasi,” tegasnya. (Adv)