SANGATTA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menekan angka stunting terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Salah satu langkah terbaru adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati.
Rakor ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pembentukan Tim TPPS baru untuk periode 2025–2028, penentuan lokasi fokus (lokus) stunting yang akan ditangani, serta penguatan kampanye program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak boleh terhenti meski masa berlaku Surat Keputusan TPPS sebelumnya akan berakhir pada Desember 2024.
“Pemerintah pusat, melalui Kemendukbangga Kaltim, telah memberi mandat agar daerah segera membentuk TPPS baru sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021. Ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM nasional,” ungkap Junaidi.
Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya keterlibatan semua perangkat daerah yang memiliki program bersinggungan dengan isu stunting. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dijalankan oleh satu instansi saja.
“Semua OPD harus ambil bagian. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi konkret, ia juga mengimbau agar setiap kepala dinas di lingkungan Pemkab Kutim dapat menjadi orang tua asuh minimal untuk tiga anak stunting atau keluarga berisiko stunting (KRS), berdasarkan data BNBA (By Name By Address). Pendekatan ini diyakini mampu memberikan dampak lebih personal dan tepat sasaran.
Program intervensi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga ditekankan agar dilaksanakan berdasarkan data penerima yang valid dan telah terintegrasi dalam sistem nasional. “Intervensi gizi harus berbasis data yang akurat agar pelaksanaan program mendapat dukungan maksimal, termasuk dari pusat,” tambah Junaidi.
Dengan dukungan anggaran yang tepat dan intervensi berbasis data, Pemkab Kutim optimistis mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dalam waktu dekat. (ADV/ProkopimKutim/KP)
