SANGATTA – Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Timur diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah setempat mengoptimalkan kontribusi sektor ini melalui kebijakan yang mendukung iklim investasi tanpa membebani dunia usaha dengan regulasi berlebihan.
Anggota DPRD Komisi A, Yusuf T Silambi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong peran strategis pertambangan. “Perusahaan-perusahaan pertambangan yang dibawa ke KPC ini, ya pemerintah tidak terlalu mengancangkan mengenai seluruh peraturannya,” ujar Yusuf.
Kebijakan kemudahan regulasi ini diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian. Pemerintah fokus pada penciptaan dampak ekonomi nyata yang tidak hanya dirasakan di tingkat daerah, tetapi juga berkontribusi bagi perekonomian nasional.
“Tapi bagaimana ekonomi tumbuh di daerah kita dan dapat memajukan ekonomi Indonesia pada umum,” tegas Yusuf.
Selain pertambangan, pemerintah juga tetap mempertahankan program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Sektor-sektor ini dipandang sebagai penopang utama dalam pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan.
“Ya kalau untuk program dan prioritasnya pemerintah dalam hal ini ya memang satu pendidikan, kesehatan, terus kemudian infrastruktur, terus kedua yang pertanian yang memang kita harus ini seperti kelapa sawit itu sangat mendukung pemerintah,” jelas Yusuf.
Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya menciptakan keseimbangan antara pengembangan industri ekstraktif dan pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor vital lainnya.
Terlepas dari hal tersebut, di balik kontribusinya yang besar, ketergantungan pada tambang menciptakan kerentanan. Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius, di mana aktivitas penambangan memicu kekhawatiran akan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan lahan pertanian . Menyadari kondisi ini, terdapat wacana dan upaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi. (ADV)
