Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih besar pada penguatan kelompok tani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Ia menegaskan, Kutim tak bisa terus bergantung pada tambang dan perkebunan jika ingin membangun ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Menurut Yulianus, kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi fokus utama dalam pembangunan. Ia menyebut, di 18 kecamatan Kutim harus muncul inovasi dan langkah nyata untuk membantu masyarakat desa agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Mengangkat derajat kesejahteraan itu adalah perhatian pemerintah, khususnya kepada masyarakat kecil. Yang paling penting adalah menggendong masyarakat kecil untuk menyusul, dan tidak terlepas dari itu adalah ketahanan pangan,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menekankan, penguatan kelompok tani merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Menurutnya, kelompok tani menjadi garda terdepan dalam pengembangan pertanian dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Misalnya ada kelompok tani, kelompok tani ini yang harus dibentuk dan didorong oleh pemerintah. Sekarang ini pada umumnya tanah-tanah desa, tanah negara itu dikuasai oleh para investor,” jelasnya.
Lebih jauh, Yulianus mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola potensi sumber daya alam. Ia menyoroti masih minimnya pendapatan daerah meski Kutim memiliki banyak aktivitas tambang dan perkebunan.
“Saya pernah sampaikan dalam rapat, kita harus hati-hati. Kok DBH kecil, PAD minim, padahal banyak tambang dan perkebunan,” katanya.
Ia menegaskan, Kutim perlu segera menyiapkan langkah konkret membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif, Kutai Timur harus mulai membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. (ADV)
