Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Pembahasan mengenai sejumlah agenda strategis daerah kembali mengemuka dalam rapat paripurna setengah pembahasan antara DPRD Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur. Forum tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, yang menegaskan bahwa beberapa usulan penting dari masyarakat maupun perangkat daerah harus segera ditindaklanjuti agar tidak tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.
Dalam sesi penyampaian laporan dan masukan, Jimmy mengungkap bahwa sejumlah aspirasi baru kembali diterima, termasuk yang berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian. Menurutnya, perlindungan terhadap petani menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian khusus mengingat kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi lokal cukup signifikan. “Tadi ada usulan juga terkait dengan jaminan pelindungan petaninya,” ucap Jimmy di hadapan peserta rapat.
Ia menilai bahwa perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat produksi atau akses pupuk, tetapi juga menyangkut jaminan pemasaran, stabilisasi harga, hingga perlindungan ketika terjadi gagal panen. Karena itu, Jimmy menekankan bahwa setiap usulan harus memiliki dasar kajian yang kuat agar proses penganggaran maupun penetapan kebijakan dapat berjalan sesuai aturan.
Jimmy kemudian mengingatkan bahwa seluruh pengajuan program harus memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Tanpa naskah akademik yang memadai, suatu usulan bisa terkendala dalam proses verifikasi dan pembahasan lebih lanjut. “Pengajuannya itu kan harus ada yang naskah akademiknya dulu. Dan dalam bulan Desember, itu harus ada yang sudah disahkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kutai Timur turut memberikan tanggapan dan menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan legislatif. Menurut bupati, koordinasi yang baik akan menentukan sejauh mana program bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah siap mendukung percepatan penyusunan dokumen dan kelengkapan teknis lain, terutama untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Diskusi berjalan cukup intens ketika para anggota DPRD menyoroti sejumlah program yang masih tertunda akibat kurangnya dokumen pendukung. Jimmy menegaskan bahwa kelengkapan administrasi bukanlah formalitas, melainkan fondasi untuk memastikan kebijakan yang disahkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat paripurna setengah pembahasan ini diharapkan dapat mempercepat finalisasi agenda-agenda strategis sebelum batas akhir pembahasan pada Desember. Jimmy menutup rapat dengan menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal setiap usulan agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur.(ADV)
