SANGATTA — Penemuan pasien Tuberkulosis (TBC) bukan menjadi akhir dari penanganan penyakit menular di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah desa dinilai perlu ikut memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, sekaligus mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Peran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Kemitraan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang digelar Dinas Kesehatan Kutim. Dalam forum itu, DPMDes mendorong desa menggunakan ruang penganggaran Dana Desa untuk mendukung agenda kesehatan masyarakat.
PSM Ahli Muda DPMDes Kutim Triee Susanti Mandasari mengatakan keterlibatan desa dapat dimulai dari upaya menemukan kasus lebih awal. Setelah pasien teridentifikasi, kader dan pemerintah desa dapat membantu memastikan proses pengobatan tidak terputus.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” ujar Triee.
Dukungan tersebut dapat berupa pendampingan keluarga, bantuan akses menuju fasilitas kesehatan, dukungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan gizi sesuai ketentuan. Pendampingan dinilai penting karena keberhasilan terapi TBC berkaitan erat dengan kepatuhan pasien menyelesaikan pengobatan.
Triee menyebut persoalan ATM tidak hanya berdampak pada kesehatan. Penyakit berkepanjangan juga dapat menekan ekonomi keluarga karena produktivitas menurun dan pengeluaran meningkat.
Untuk pencegahan, desa dapat memperkuat Desa Siaga melalui edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyediaan sanitasi dan air bersih, pengelolaan lingkungan, serta surveilans berbasis masyarakat.
Landasan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan tersebut mengacu pada Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026.
Triee menambahkan, program kesehatan sebaiknya dibahas dalam Musyawarah Desa, kemudian dimasukkan ke RKPDes dan APBDes. Dengan begitu, upaya menuju eliminasi ATM 2030 dapat menjadi bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
