DPRD Kutai Timur Perketat Aturan Paripurna, Keputusan Wajib Penuhi Kuorum Fisik

by
14 November 2026
2 mins read

KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur mempertegas aturan pelaksanaan rapat paripurna, terutama terkait kewajiban kehadiran fisik anggota dewan dalam agenda pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola kelembagaan untuk memperkuat disiplin, memastikan legitimasi keputusan, serta memberikan kepastian mekanisme persidangan.

Melalui perubahan tata tertib, penggunaan teknologi konferensi video atau rapat daring tetap diperbolehkan. Namun, penerapannya dibatasi berdasarkan jenis dan karakteristik agenda. Rapat yang menghasilkan keputusan maupun kesepakatan kelembagaan wajib memenuhi ketentuan kuorum dengan kehadiran anggota DPRD secara langsung.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin menjelaskan, bahwa mekanisme rapat daring masih dapat digunakan untuk agenda tertentu, terutama yang bersifat penyampaian informasi dan pengumuman.

Sebaliknya, agenda yang memiliki konsekuensi terhadap keputusan kelembagaan harus mengikuti persyaratan kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

“Kalau sifatnya pengambilan keputusan atau kesepakatan, harus memenuhi ketentuan kuorum secara fisik. Sementara untuk agenda yang sifatnya pengumuman, mekanisme daring dapat digunakan sesuai aturan,” kata Jainuddin.

Menurutnya, penegasan ketentuan tersebut diperlukan agar pelaksanaan rapat paripurna memiliki mekanisme yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lingkungan DPRD. Terlebih, paripurna merupakan salah satu forum penting dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.

Dalam pelaksanaannya, setiap agenda paripurna memiliki karakteristik berbeda. Penyampaian informasi maupun pengumuman dapat dilakukan melalui fasilitas daring sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda), serta agenda lain yang menghasilkan keputusan penting, harus memenuhi persyaratan kuorum melalui kehadiran langsung anggota dewan.

Jainuddin menilai, kehadiran fisik dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk memastikan proses pembahasan dan persetujuan berjalan sesuai prosedur. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kekuatan dan legitimasi setiap keputusan yang dihasilkan DPRD.

Sistem Digital Disiapkan untuk Memantau Kinerja Anggota Dewan. Selain mempertegas aturan rapat paripurna, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur juga merencanakan pengembangan sistem digital untuk memantau aktivitas dan kinerja anggota legislatif.

Pengembangan sistem tersebut diarahkan agar pelaksanaan tugas kedewanan dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.

Jainuddin mengatakan, sistem digital yang direncanakan nantinya dapat merekam sejumlah indikator aktivitas anggota dewan. Di antaranya tingkat kehadiran dalam rapat, partisipasi dalam berbagai kegiatan kedewanan, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Sistem digital tersebut nantinya diharapkan mampu merekam sejumlah aktivitas anggota dewan, mulai dari tingkat kehadiran dalam rapat, partisipasi dalam berbagai kegiatan kedewanan, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ucapnya.

Dengan pencatatan yang lebih terintegrasi, aktivitas anggota DPRD diharapkan tidak hanya tersimpan sebagai dokumen administratif, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing legislator.

Menurut Jainuddin, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola kelembagaan yang lebih tertib dan transparan. Dokumentasi yang tersusun secara sistematis akan memudahkan sekretariat dalam melihat perkembangan aktivitas anggota sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan.

Digitalisasi tersebut juga diharapkan memperkuat akuntabilitas anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Melalui sistem pemantauan tersebut, masyarakat nantinya diharapkan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai aktivitas wakil rakyat, termasuk partisipasi dalam agenda kelembagaan dan upaya menindaklanjuti berbagai aspirasi warga.

Jainuddin menegaskan, penataan tata tertib rapat paripurna dan pengembangan sistem pemantauan digital merupakan dua langkah yang saling mendukung dalam pembenahan kelembagaan DPRD Kabupaten Kutai Timur.

“Penguatan tata tertib rapat paripurna dan pengembangan sistem pemantauan digital menjadi dua langkah yang saling melengkapi dalam pembenahan kelembagaan DPRD Kutai Timur,” tuturnya.

Melalui penegasan aturan kehadiran, setiap keputusan kelembagaan diharapkan memiliki dasar prosedural yang kuat. Sementara itu, penerapan sistem digital diharapkan mendorong peningkatan kedisiplinan, transparansi, serta tanggung jawab anggota dewan dalam menjalankan amanah masyarakat. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Sapa Dewan Disiapkan, Warga Kutai Timur Bisa Laporkan Jalan Rusak Secara Digital

Next Story

DPRD Kutai Timur Siapkan Media Center, Studio Podcast, dan Ruang Wartawan

Don't Miss