Kaltim Point, Kutim – Personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Timur (Kutim) mulai mendapatkan tambahan insentif dari anggaran darurat penanganan kebakaran. Pemberian tersebut ditujukan kepada petugas yang bekerja di lapangan, termasuk personel yang terlibat melalui pemerintah kecamatan.
Plt Kepala BPBD Kutim Khairunisanur mengatakan, pemberian insentif mulai berjalan sejak 30 Oktober lalu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan kepada petugas yang menghadapi risiko dan beban kerja selama pemadaman berlangsung.
“Ini sebagai tambahan bagi teman-teman yang turun langsung ke lapangan. Istilahnya uang lelah kalau di BNPB, sedangkan di Kemendagri dikenal sebagai insentif pemadaman,” ungkapnya.
Dalam mekanisme penyaluran, pemerintah kecamatan memiliki peran untuk menetapkan personel yang terlibat. Petugas yang memenuhi ketentuan akan masuk dalam surat keputusan kecamatan sebagai dasar pemberian insentif.
Adapun besaran tambahan yang diterima telah ditetapkan melalui SK Bupati. Dengan ketentuan tersebut, penyaluran insentif tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Khairunisanur menyebut, penanganan karhutla selama ini membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Tidak seluruh pekerjaan pemadaman dilakukan personel BPBD, karena pemerintah kecamatan dan pihak lain juga ikut membantu ketika kebakaran terjadi di wilayahnya.
“Petugas yang ikut terlibat nantinya akan ditetapkan oleh kecamatan masing-masing. Jadi ada dasar administrasinya untuk penyaluran insentif tersebut,” katanya.
Pemberian tambahan insentif menjadi salah satu upaya mengakomodasi personel yang bekerja dalam penanganan karhutla. Sebab, pemadaman membutuhkan tenaga, kesiapan, serta waktu yang tidak sedikit, terutama ketika titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau.
BPBD berharap mekanisme tersebut dapat mendukung keterlibatan petugas dalam penanganan kebakaran. Sementara kebutuhan anggaran lain untuk memperkuat sarana dan operasional akan kembali diperjuangkan pada pembahasan anggaran selanjutnya. (ADV)