DPRD Kutai Timur Tunda Pembahasan Raperda RTRW dan Kabupaten Layak Anak

by
13 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur menunda kelanjutan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kabupaten Layak Anak. Penundaan dilakukan menyusul adanya perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat yang perlu menjadi acuan sebelum pembahasan kedua produk hukum tersebut dilanjutkan.

Langkah ini diambil untuk memastikan materi Raperda yang sedang disusun tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru. DPRD tidak ingin proses pembahasan yang telah berjalan harus kembali diulang akibat perubahan aturan setelah rancangan selesai disusun.

Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin mengatakan, penyesuaian regulasi menjadi pertimbangan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan di tingkat daerah harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau ada perubahan regulasi di pusat, kita harus menyesuaikan. Jadi, jangan sampai sudah dibahas, kemudian harus diubah lagi dua atau tiga kali,” ujarnya.

Dia menjelaskan, khusus pembahasan Raperda RTRW, sejumlah panitia khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan materi pengaturan tata ruang daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Namun, perkembangan regulasi yang terjadi membuat pembahasan perlu menunggu kepastian ketentuan terbaru. Dengan demikian, materi yang nantinya disepakati tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku.

Kondisi serupa juga terjadi pada pembahasan Raperda Kabupaten Layak Anak. DPRD Kutai Timur telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan mendapatkan arahan agar pembahasan menunggu ketentuan baru sebagai landasan penyusunan.

Atas pertimbangan tersebut, kelanjutan pembahasan kedua Raperda untuk sementara disesuaikan sampai regulasi yang diperlukan memiliki kepastian.

Jainuddin menegaskan, penundaan ini bukan berarti proses pembentukan peraturan daerah dihentikan. DPRD tetap berkomitmen melanjutkan pembahasan setelah aturan dari pemerintah pusat yang menjadi acuan resmi diterbitkan.

Menurutnya, kehati-hatian dalam menyusun produk hukum daerah diperlukan agar peraturan yang dihasilkan memiliki landasan kuat dan dapat diterapkan sesuai ketentuan.

Raperda RTRW sendiri memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan, serta perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan regulasi tersebut menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan wilayah agar pembangunan dapat berjalan sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Raperda Kabupaten Layak Anak berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak, memperkuat perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Dengan menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat, DPRD Kutai Timur berharap pembahasan kedua Raperda dapat dilanjutkan dengan landasan hukum yang lebih jelas. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah perubahan berulang dalam proses legislasi daerah dan menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta perlindungan masyarakat. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Reses Ketiga DPRD Kutai Timur 5–9 November, Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan

Next Story

DPRD Kutai Timur Kembangkan Sistem Paperless, SPJ Elektronik Jadi Prioritas