KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur menyiapkan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital melalui Sapa Dewan. Namun, Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin menegaskan, bahwa peran lembaga legislatif dalam layanan tersebut sebatas menerima, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pelaksanaan penyelesaian persoalan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Jainuddin mengatakan, laporan masyarakat yang masuk melalui Sapa Dewan nantinya akan diteruskan kepada anggota DPRD dan komisi yang membidangi persoalan tersebut.
Apabila laporan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, DPRD dapat memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.
“DPRD tugasnya merespons pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya. Untuk eksekusi atau pelaksanaan, itu menjadi tugas pemerintah,” ujarnya.
Menurut Jainuddin, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai fungsi lembaga legislatif.
DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Sementara pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Dia mencontohkan, apabila masyarakat melaporkan kerusakan jalan, DPRD dapat menerima laporan, mengidentifikasi lokasi, kemudian membawa persoalan tersebut ke pembahasan bersama pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.
Jainuddin menilai, penggunaan sistem digital akan membantu masyarakat menyampaikan persoalan secara lebih mudah. Warga tidak harus selalu datang ke kantor DPRD untuk melaporkan kondisi yang terjadi di lingkungannya.
Sistem tersebut juga dirancang menggunakan fitur geospasial sehingga laporan dapat dilengkapi foto dan titik lokasi kejadian.
Menurutnya, keberhasilan layanan pengaduan tidak cukup hanya diukur dari jumlah laporan yang diterima. Hal yang lebih penting adalah bagaimana laporan tersebut direspons dan diteruskan melalui mekanisme yang tepat.
Melalui Sapa Dewan, Sekretariat DPRD berharap komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah menjadi lebih terbuka.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas, masyarakat juga diharapkan memahami tahapan penanganan aspirasi, mulai dari penerimaan laporan hingga penyampaian kepada pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya. (adv)