DPRD Minta Pemkab Segera Siapkan Aturan Teknis Kawasan Industri Kutai Timur

by
21 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur didorong segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri. Aturan turunan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian arah dan pedoman operasional agar kebijakan pengembangan kawasan industri dapat ditindaklanjuti secara lebih terukur.

Dorongan itu disampaikan anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi. Dia menilai pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti regulasi yang telah disahkan agar pengembangan kawasan industri tidak berhenti pada tataran perencanaan.

“Rencana pembangunan kawasan industri sudah kita perdakan. Mungkin sekarang tinggal menyiapkan petunjuk teknis dari perda tersebut,” katanya.

Menurutnya, keberadaan peraturan daerah menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan kawasan industri. Namun, regulasi tersebut perlu dilengkapi pedoman pelaksanaan agar perangkat daerah dan pihak terkait memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kebijakan.

Petunjuk teknis diharapkan dapat membantu menerjemahkan arah kebijakan menjadi langkah pelaksanaan yang lebih konkret. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri dapat direncanakan secara matang, mulai dari pemanfaatan potensi daerah hingga keterlibatan sektor usaha dan investasi.

Salah satu potensi yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan adalah perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, komoditas tersebut dapat menjadi salah satu penopang industri pengolahan melalui pengembangan produk turunan yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Dia menilai, pengembangan kawasan industri tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, kawasan tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pengolahan potensi unggulan daerah sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas.

Selain aspek investasi dan pengembangan ekonomi, Dia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kebijakan ketenagakerjaan. Masuknya investasi dan tumbuhnya kegiatan industri diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kutai Timur.

Dia mengingatkan adanya ketentuan penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun, menurut penilaiannya, penerapan ketentuan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan perusahaan dinilai perlu diperkuat. Pengawasan juga dibutuhkan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan seiring dengan pengembangan kawasan industri.

Dia berharap pemerintah daerah segera menyiapkan pedoman pelaksanaan perda kawasan industri sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan peningkatan kesempatan kerja lokal. Dengan aturan yang lebih jelas, pengembangan kawasan industri diharapkan memiliki arah pelaksanaan yang terukur dan mampu mendorong investasi, pengolahan potensi daerah, serta penyerapan tenaga kerja di Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Pengembangan Kawasan Industri Kutai Timur Harus Buka Peluang Kerja bagi Warga Lokal

Next Story

Hilirisasi Sawit Jadi Peluang Besar Pengembangan Industri Kutai Timur