Pengembangan Kawasan Industri Kutai Timur Harus Buka Peluang Kerja bagi Warga Lokal

by
21 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kutai Timur didorong agar memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Kehadiran investasi tidak hanya diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, tapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kutai Timur, Eddi Markus Palinggi mengatakan, pembangunan sektor industri perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya, masyarakat lokal harus memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam perkembangan investasi yang masuk ke daerah.

Dia menilai, pengembangan kawasan industri perlu didukung aturan teknis yang jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah, kata dia, telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri. Namun, regulasi tersebut masih membutuhkan petunjuk teknis sebagai pedoman implementasi.

“Rencana pembangunan kawasan industri sudah kita perdakan. Mungkin sekarang tinggal menyiapkan petunjuk teknis dari perda tersebut,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kawasan industri juga perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi unggulan Kutai Timur, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui kegiatan industri pengolahan sehingga menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih besar.

Meski demikian, menurutnya, keberhasilan pengembangan kawasan industri tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya investasi dan aktivitas produksi. Kemampuan sektor industri dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat juga perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Dia menyoroti persoalan pengangguran yang masih membutuhkan perhatian di Kutai Timur. Karena itu, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan pekerjaan sesuai kompetensi.

Eddi mengingatkan bahwa kebijakan mengenai penggunaan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah.

Namun, dia mengakui penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

“Selama ini kita berupaya mendorong itu, tapi sampai sejauh ini memang belum bisa terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan perusahaan. Pengawasan serta koordinasi dinilai diperlukan untuk mengetahui kendala pelaksanaan aturan sekaligus memastikan kebijakan prioritas tenaga kerja lokal dapat diterapkan.

Dia berharap pengembangan kawasan industri tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi, tapi juga memberikan manfaat langsung melalui peningkatan kesempatan kerja. Dengan dukungan petunjuk teknis kawasan industri dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan secara lebih optimal, masyarakat Kutai Timur diharapkan dapat mengambil bagian dalam perkembangan sektor industri di daerahnya.

Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya mendorong kegiatan usaha, tetapi juga menjadi peluang untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Disdikbud, Kutim Mulyono.
Previous Story

Libatkan 18 Ribu Guru dan Siswa, Disdikbud Kutim Bidik Rekor MURI Festival Literasi

Next Story

DPRD Minta Pemkab Segera Siapkan Aturan Teknis Kawasan Industri Kutai Timur