KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mulai mematangkan persiapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027. Langkah awal dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur untuk menginventarisasi sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan menjadi prioritas pembahasan tahun mendatang.
Persiapan tersebut dilakukan guna memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan terencana, sistematis, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat. Usulan Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah nantinya akan dihimpun dan dikaji sebelum ditetapkan sebagai bagian dari program legislasi daerah 2027.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutai Timur, Hasara, SH, mengatakan komunikasi awal dengan Ketua Bapemperda DPRD Kutai Timur, David Rante, telah dilakukan sebagai tindak lanjut persiapan penyusunan program tersebut.
“Untuk saat ini, Bagian Persidangan sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Bapemperda. Dari komunikasi tersebut, kami diarahkan untuk mulai mempersiapkan penyusunan Propemperda tahun anggaran 2027,” ujar Hasara.
Ia menjelaskan, tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui pertemuan bersama Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengumpulkan berbagai usulan Raperda sekaligus mengidentifikasi rancangan regulasi yang dinilai mendesak dan layak masuk dalam daftar prioritas.
Menurut Hasara, inventarisasi menjadi tahapan penting agar setiap usulan peraturan daerah memiliki alasan dan kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, regulasi yang direncanakan tidak hanya memenuhi agenda pembentukan peraturan, tetapi juga dapat menjawab persoalan yang berkembang di daerah.
Penyusunan Propemperda juga harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi tumpang tindih aturan, baik di antara produk hukum daerah maupun dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
Hasara menerangkan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama pemerintah daerah. Melalui program tersebut, proses pembentukan peraturan daerah diharapkan memiliki arah dan tahapan yang jelas, mulai dari pengusulan hingga pembahasan rancangan regulasi.
Dalam pelaksanaannya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD memiliki sejumlah tugas, antara lain memfasilitasi penyusunan program pembentukan perda, menyiapkan bahan rancangan perda inisiatif DPRD, serta mengoordinasikan proses pembahasan Raperda.
Selain itu, bagian tersebut juga bertanggung jawab terhadap fasilitasi persidangan, penyusunan risalah rapat, hingga verifikasi dan evaluasi produk penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hasara berharap seluruh tahapan persiapan Propemperda 2027 dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap rancangan peraturan yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Yang terpenting, setiap Raperda yang diusulkan harus memiliki kebutuhan dan urgensi yang jelas. Regulasi yang dibentuk nantinya diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjawab kebutuhan masyarakat Kutai Timur,” jelasnya.
Dengan dimulainya koordinasi lintas lembaga tersebut, DPRD dan pemerintah daerah mulai menyiapkan arah pembentukan regulasi untuk 2027. Hasil inventarisasi dan pembahasan usulan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas Raperda yang akan masuk dalam Propemperda Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2027. (adv)