Ratusan Pegawai Sekretariat DPRD Kutai Timur Dievaluasi, Terapkan Reward and Punishment

by
16 November 2026
2 mins read

KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur mulai memperkuat penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment untuk meningkatkan kedisiplinan serta kinerja aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 333 pegawai dengan mempertimbangkan kehadiran, tanggung jawab, keaktifan dalam kegiatan kedinasan, hingga kontribusi terhadap organisasi.

Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, mengatakan evaluasi tersebut telah berjalan selama beberapa bulan terakhir sejak dirinya mulai menjabat. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan sekaligus mengukur kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil evaluasi itu menjadi salah satu dasar pemberian penghargaan kepada 19 ASN yang dinilai menunjukkan pencapaian positif. Apresiasi tersebut diberikan dalam empat kategori, yakni ASN terbaik, ASN berkinerja terbaik, ASN berprestasi, dan ASN teladan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Jainuddin seusai apel pagi di teras gedung Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (16/11/2026).

Jainuddin menjelaskan, penilaian terhadap pegawai tidak hanya mengacu pada penyelesaian pekerjaan di lingkungan kantor. Sejumlah indikator lain turut menjadi perhatian untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh mengenai perilaku kerja dan kontribusi setiap aparatur.

Aspek yang dipantau meliputi tingkat kehadiran, kedisiplinan, keaktifan mengikuti kegiatan kedinasan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Aktivitas di luar kantor dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan organisasi juga menjadi bagian dari evaluasi.

Menurut Jainuddin, pendekatan tersebut diperlukan agar penilaian tidak hanya berorientasi pada kehadiran pegawai, tetapi juga melihat hasil pekerjaan serta tanggung jawab yang dijalankan.

Dia menegaskan, penerapan sistem penghargaan dan sanksi diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang lebih profesional. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik diberikan apresiasi, sedangkan mereka yang belum memenuhi standar diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan.

“Pegawai yang memperlihatkan kinerja baik perlu mendapatkan apresiasi. Sementara mereka yang belum memenuhi standar harus diberikan pembinaan agar ada perbaikan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Jainuddin menambahkan, penerapan reward and punishment bukan sekadar mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pegawai. Kebijakan tersebut juga bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap ASN memiliki kewajiban yang harus dijalankan seiring dengan hak yang diterima dari pemerintah.

Dia mengingatkan bahwa setiap pegawai telah memperoleh hak berupa gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Oleh karena itu, pemberian hak tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, menjaga kedisiplinan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.

“Setiap ASN memiliki hak yang diberikan pemerintah. Namun, hak tersebut juga harus sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Dari hasil evaluasi, sebanyak 19 pegawai ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Mereka adalah Anitha Fithriyanie, Rudi, Harjunaidi, Usmania, Gusman, Farah Catherine, Ausy Riana, Dedi Sakatang, Mohammad Fathur Al Hadi M, Rifai NL, Ahmad Mujakir, Muh Edy Hariyono, Yasse Arya, Hairunnisa, Kristina Tandirerung, Apul Rudianto, Aditya Akbar Sanjaya, dan Indra Rukmana Made.

Jainuddin menilai peningkatan kualitas aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD. ASN di lingkungan sekretariat dewan memiliki tanggung jawab tidak hanya pada urusan administrasi, tetapi juga memfasilitasi berbagai agenda kedewanan serta memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutai Timur.

Menurutnya, kelancaran kegiatan legislatif membutuhkan dukungan pegawai yang memiliki kompetensi, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja secara terkoordinasi.

Karena itu, evaluasi kinerja akan terus menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Sekretariat DPRD. Melalui sistem penghargaan dan pembinaan yang diterapkan, setiap pegawai diharapkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menunjukkan kontribusi terbaik bagi organisasi.

Jainuddin berharap kebijakan tersebut dapat membentuk budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesekretariatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diharapkan semakin meningkat. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Propemperda 2027 Siap Dibahas, DPRD Kutai Timur Inventarisasi Sejumlah Raperda

Next Story

Dua ASN Sekretariat DPRD Kutai Timur Diajukan ke Majelis Kode Etik