SANGATTA — Upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Timur mendapat pendekatan baru. Dandim 0909/KTM Letkol Czi Zaenal Abidin mengusulkan agar pesan larangan membakar lahan disampaikan melalui mimbar keagamaan, sehingga pencegahan tidak hanya bertumpu pada ancaman sanksi pidana.
Gagasan tersebut disampaikan Zaenal dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula BPBD Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, jajaran Forkopimda, dan perwakilan perusahaan turut hadir dalam rapat tersebut.
Zaenal menilai tokoh agama dapat mengambil peran penting dalam membangun kesadaran warga. Pesan mengenai bahaya pembakaran lahan, menurut dia, bisa disampaikan dalam khutbah Jumat di masjid serta kegiatan ibadah di gereja.
Pendekatan ini diharapkan membuat masyarakat memahami bahwa membakar lahan bukan sekadar persoalan hukum. Asap akibat karhutla dapat mengganggu kesehatan, sementara kebakaran juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.
Meski mengedepankan edukasi, aparat tetap menyiapkan langkah penegakan hukum. Zaenal menyebut sebagian kebakaran terjadi akibat ulah manusia, terutama ketika pembukaan lahan dilakukan menggunakan api.
Kodim 0909/KTM telah membangun koordinasi dengan Polres Kutai Timur untuk menangani kasus tersebut. Ia mencontohkan perkara pembakaran lahan di Sangatta yang pelakunya telah diproses hukum dan ditahan.
Untuk lokasi yang terbakar tetapi tidak diketahui pihak yang bertanggung jawab, aparat akan mengamankan area tersebut. Lahan yang tidak memiliki kejelasan kepemilikan juga dapat dipasangi garis polisi.
Di lapangan, pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan informasi hotspot dari sejumlah aplikasi. Personel Koramil diperintahkan melakukan verifikasi langsung setiap kali terdapat titik api yang terdeteksi.
Mobilitas petugas juga didukung kendaraan operasional Koramil, khususnya di kawasan selatan Kutai Timur.
Zaenal meminta camat dan kepala desa menjadi penghubung utama dalam menyampaikan edukasi kepada warga. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan kerja bersama antara aparat, pemerintah, perusahaan, tokoh agama, dan masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/KP)
