SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan kunjungan Badan Anggaran DPRD Kalimantan Timur sebagai momentum memperkuat koordinasi pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan provinsi tahun 2026.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyebut komunikasi yang intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan agar pelaksanaan program berjalan searah dengan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, monitoring yang dilakukan Banggar DPRD Kaltim menjadi ruang untuk menyelaraskan perencanaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak hanya menunggu arahan, tetapi memiliki inisiatif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan di Kutim dapat tersampaikan secara lebih optimal kepada pemerintah provinsi.
Anggota Banggar DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan dinamika kebijakan fiskal menuntut koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Fokus utamanya adalah memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan terserap sesuai target serta memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam rancangan pembangunan Kaltim 2026, pemerintah menetapkan dua agenda besar, yakni Kaltim Sukses dan Generasi Emas. Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas SDM, serta nilai keagamaan dan budaya.
Pemprov Kaltim menganggarkan sekitar Rp2,7 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp1,8 triliun bagi sektor kesehatan pada 2026. Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menjelaskan kewenangan pendidikan kabupaten mencakup PAUD hingga SMP. Ia juga mengungkapkan Pemkab telah menghibahkan lahan seluas satu hektare untuk kantor UPT Pendidikan Provinsi serta mengusulkan pembangunan sekolah baru di kawasan Silvaduta guna memenuhi kebutuhan daya tampung siswa yang terus meningkat. (ADV/ProkopimKutim/KP)
